Usulan Anggaran Kunker DPR Naik 70%

medcom.id, Jakarta: Pelaksana Harian Sekjen DPR Damayanti membenarkan adanya usul penaikan anggaran kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri hingga 70% menjadi Rp343,5 miliar dalam RAPBN 2018. Jumlah tersebut naik sekitar Rp141,8 dari anggaran tahun ini sebesar Rp201,7 miliar. "Sebetulnya ada beberapa kebijakan umum, ada penyesuaian kurs, stadar biaya masukan dari pemerintah, juga untuk harga tiket naik, mau enggak mau. Buat SPPD mungkin di setiap itu juga akan naik. Kan penyesuaian," ujar Damayanti, dikutip dari Media Indonesia, Senin 9 September 2017. Damayanti menegaskan usul penaikan dana kunjungan kerja ke luar negeri sebesar Rp343,5 miliar itu hanya pagu atau batas maksimal di APBN 2018. Usul anggaran, masih bisa berkurang sesuai dengan persetujuan pemerintah. "Rp300 miliar itu pagu. Jangan ditulis 341 pasti dipakai semua. Itu pagu. Kalau lihat anggaran pemerintah, misalnya, saya mau kunjungan ke mana tujuh hari, itu pagu, peraturannya hanya tiga hari. Kan kita harus ada spare," tutur dia. Total anggaran yang disusun DPR untuk tahun anggaran 2018 mencapai Rp5,72 triliun sehingga dengan anggaran tersebut ada penaikan Rp1,4 triliun jika dibandingkan dengan tahun lalu. Dari anggatan tersebut pula, sebanyak Rp4,02 triliun dianggarkan untuk kebutuhan satuan kerja (satker) dewan. Sementara itu, Rp1,7 triliun disusun untuk (satker) Kesekretariatan DPR. Dia mengungkapkan pagu Rp4,02 triliun anggaran satker dewan dimanfaatkan untuk keperluan anggota DPR, termasuk tenaga ahli dan staf. Setiap anggota DPR memiliki 5 tenaga ahli dan 2 staf administrasi. "Gaji (anggota DPR), tunjangan, uang SPPD (surat perintah perjalanan dinas), keperluan rapat dan lain-lain. Termasuk untuk tenaga ahli dan staf, itu sekarang totalnya sudah 4.800 orang," beber dia. Untuk tahun depan, pagu kunjungan kerja ke luar negeri dianggarkan sebanyak Rp343,5 miliar. Hal itu dilakukan untuk penyesuaian kurs rupiah terhadap dolar AS dan perubahan pada standar biaya masukan (SBM) seperti kenaikan harga tiket pesawat. (Baca juga: Alasan DPR Menaikkan Anggaran Kunjungan Kerja ke Luar Negeri) Skala prioritas Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengingatkan DPR untuk melihat skala prioritas sebelum mengajukan penaikan anggaran kunjungan kerja ke luar negeri. Prioritas utama ialah tingkat kehadiran anggota DPR dalam kegiatan rapat dewan masih rendah. Muzani mencontohkan anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna saja masih rendah. "Ya memang begini, misalnya kayak rapat banyak yang kosong ya. Mestinya teman-teman juga tahu skala prioritas," ujar Muzani. Tingkat kehadiran yang rendah tersebut sangat berpengaruh pada produktivitas kerja legislatif. Karena itu, Muzani meminta anggota DPR mendorong kedisiplinan sebelum mengajukan penaikan anggaran kunker. "Evaluasi kami Gerindra terus terang tingkat kehadiran DPR agak rendah sehingga itu memengaruhi produktivitas," pungkas dia.