Jakarta: Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto meminta pemerintah menjamin penunjukan jenderal Polri sebagai pelaksana tugas gubernur tak membuat gaduh. Saat ini, dua jenderal Korps Bhayangkara telah diajukan sebagai plt gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara.
"Satu catatannya, pilihan-pilihan itu tidak menimbulkan conflict of interest," tegas Airlangga di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat, Senin, 29 Januari 2018.
Airlangga ogah terseret jauh dalam polemik itu. Selama dalam koridor hukum, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berhak mengarahkan kebijakan terbaik untuk masyarakat.
"Pada dasarnya sejauh memenuhi perundang-undangan, sejauh itu kewenangan Menteri Dalam Negeri, silakan saja mengambil kebijakan," ucap Menteri Perindustrian itu.
Baca: Penempatan Pejabat Polri Sebagai Plt Gubernur Dianggap tak Berdasar
Aspirasi publik soal keterlibatan anggota Polri itu dinilai perlu dijadikan pertimbangan matang. Ia tak ingin langkah yang dipilih malah menimbulkan gejolak dan kegaduhan yang sulit diredam.
"Ya tentu kalau penjabat gubernur itu kewenangan dari Mendagri. Kita serahkan ke Mendagri," ucap dia.
Baca: Nama Jenderal Polisi Calon Plt Gubernur Diajukan Polri
Usulan nama jenderal Polri itu harus disampaikan kepada Presiden Joko Widodo melalui Menteri Sekretariat Negara Pratikno. Bukan tak mungkin pengajuan nama Irjen Mohammad Iriawan sebagai plt gubernur Jawa Barat dan Irjen Martuani Sormin sebagai plt gubernur Sumatera Utara disetujui.
"Usulan itu belum masuk sampai hari ini," kata Pratikno di Kantor Kemensesneg, Jakarta, Senin, 29 Januari 2018.
Pratikno mengatakan mekanisme pemilihan plt gubernur diusulkan Kementerian Dalam Negeri. Usulan itu akan didiskusikan para menteri sebelum Presiden memutuskan.
Jakarta: Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto meminta pemerintah menjamin penunjukan jenderal Polri sebagai pelaksana tugas gubernur tak membuat gaduh. Saat ini, dua jenderal Korps Bhayangkara telah diajukan sebagai plt gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara.
"Satu catatannya, pilihan-pilihan itu tidak menimbulkan conflict of interest," tegas Airlangga di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat, Senin, 29 Januari 2018.
Airlangga ogah terseret jauh dalam polemik itu. Selama dalam koridor hukum, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berhak mengarahkan kebijakan terbaik untuk masyarakat.
"Pada dasarnya sejauh memenuhi perundang-undangan, sejauh itu kewenangan Menteri Dalam Negeri, silakan saja mengambil kebijakan," ucap Menteri Perindustrian itu.
Baca: Penempatan Pejabat Polri Sebagai Plt Gubernur Dianggap tak Berdasar
Aspirasi publik soal keterlibatan anggota Polri itu dinilai perlu dijadikan pertimbangan matang. Ia tak ingin langkah yang dipilih malah menimbulkan gejolak dan kegaduhan yang sulit diredam.
"Ya tentu kalau penjabat gubernur itu kewenangan dari Mendagri. Kita serahkan ke Mendagri," ucap dia.
Baca: Nama Jenderal Polisi Calon Plt Gubernur Diajukan Polri
Usulan nama jenderal Polri itu harus disampaikan kepada Presiden Joko Widodo melalui Menteri Sekretariat Negara Pratikno. Bukan tak mungkin pengajuan nama Irjen Mohammad Iriawan sebagai plt gubernur Jawa Barat dan Irjen Martuani Sormin sebagai plt gubernur Sumatera Utara disetujui.
"Usulan itu belum masuk sampai hari ini," kata Pratikno di Kantor Kemensesneg, Jakarta, Senin, 29 Januari 2018.
Pratikno mengatakan mekanisme pemilihan plt gubernur diusulkan Kementerian Dalam Negeri. Usulan itu akan didiskusikan para menteri sebelum Presiden memutuskan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OJE)
