Jakarta: Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menampik dua nama jenderal Polri yang akan menjadi pelaksana tugas (plt) Gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara merupakan usulan partai. Tjahjo memastikan dua nama itu usulan Polri.
"Saya tidak minta loh. Saya minta ke institusi, pada Kapolri (Jenderal Tito Karnavian), ke Menko Polhukam (Wiranto), kepada kementerian lain saya minta. Yang mengusulkan (nama) yang bersangkutan," kata Tjahjo dalam rakor dengan Intelkam Polri di Hotel Grandhika, Jakarta Selatan, Senin 29 Januari 2019.
Tjahjo mengatakan usulan baru diajukan secara lisan. Bila disepakati, nama tersebut akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Sekretariat Negara.
"Keppres (keputusan presiden) soal nanti disetujui apa enggak, ya terserah Mensetneg (Pratikno) yang siapkan Keppresnya," tegas Tjahjo.
Tjahjo mengaku tak bisa serta merta menolak usulan dua nama jenderal yang akan ditunjuk jadi pelaksana tugas gubernur. Lagi pula, kata Tjahjo, penunjukan jenderal Polri tidak menyalahi aturan.
"Dasar hukum yang kami punya clear kok. Pada 2016 saya melantik Irjen Carlo Tewu dari polisi dan pada saat itu tidak mengundurkan diri," ucap bekas Sekjen PDI Perjuangan itu.
Tjahjo menjelaskan sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018, pejabat eselon satu dan pejabat di bawah kementerian dan lembaga bisa diusulkan menjadi pejabat sementara gubernur.
"Keputusan terakhir di Istana. saya hanya mengajukan, mencermati dinamika perkembangan yang ada dan aturan Undang-Undang yang saya yakini," ucap dia.
Mendagri mengajukan dua jenderal polisi, Irjen Mohammad Iriawan dan Irjen Martuani Sormin menjadi plt gubernur. Iriawan diajukan menjadi pelaksana tugas gubernur di Jawa Barat sementara Sormin di Sumatera Utara.
Iriawan merupakan jenderal Polri aktif yang kini menjabat Asisten Operasi Kapolri. Sedangkan Sormin kini menjabat Kepala Divisi Propam Polri.
Jakarta: Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menampik dua nama jenderal Polri yang akan menjadi pelaksana tugas (plt) Gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara merupakan usulan partai. Tjahjo memastikan dua nama itu usulan Polri.
"Saya tidak minta loh. Saya minta ke institusi, pada Kapolri (Jenderal Tito Karnavian), ke Menko Polhukam (Wiranto), kepada kementerian lain saya minta. Yang mengusulkan (nama) yang bersangkutan," kata Tjahjo dalam rakor dengan Intelkam Polri di Hotel Grandhika, Jakarta Selatan, Senin 29 Januari 2019.
Tjahjo mengatakan usulan baru diajukan secara lisan. Bila disepakati, nama tersebut akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Sekretariat Negara.
"Keppres (keputusan presiden) soal nanti disetujui apa enggak, ya terserah Mensetneg (Pratikno) yang siapkan Keppresnya," tegas Tjahjo.
Tjahjo mengaku tak bisa serta merta menolak usulan dua nama jenderal yang akan ditunjuk jadi pelaksana tugas gubernur. Lagi pula, kata Tjahjo, penunjukan jenderal Polri tidak menyalahi aturan.
"Dasar hukum yang kami punya clear kok. Pada 2016 saya melantik Irjen Carlo Tewu dari polisi dan pada saat itu tidak mengundurkan diri," ucap bekas Sekjen PDI Perjuangan itu.
Tjahjo menjelaskan sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018, pejabat eselon satu dan pejabat di bawah kementerian dan lembaga bisa diusulkan menjadi pejabat sementara gubernur.
"Keputusan terakhir di Istana. saya hanya mengajukan, mencermati dinamika perkembangan yang ada dan aturan Undang-Undang yang saya yakini," ucap dia.
Mendagri mengajukan dua jenderal polisi, Irjen Mohammad Iriawan dan Irjen Martuani Sormin menjadi plt gubernur. Iriawan diajukan menjadi pelaksana tugas gubernur di Jawa Barat sementara Sormin di Sumatera Utara.
Iriawan merupakan jenderal Polri aktif yang kini menjabat Asisten Operasi Kapolri. Sedangkan Sormin kini menjabat Kepala Divisi Propam Polri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OJE)
