Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan mengundang elite partai politik koalisi pemerintah. Pertemuan yang akan dihadiri para sekretaris jenderal (Sekjen) partai politik itu diyakini tidak membahas reshuffle.
"Kalau reshuffle pasti sama ketua umum, dan itu pasti poinnya bukan dialog seperti ini biasanya Pak Jokowi," kata Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 25 Agustus 2021.
Wakil Ketua Fraksi NasDem di DPR itu menilai pertemuan tersebut membahas sejumlah isu yang berkembang saat ini. Di antaranya, penanganan covid-19.
"Partai-partai concern mengenai penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional," ungkap dia.
Pertemuan itu juga dinilai bakal membahas wacana amendemen UUD 1945. Presiden dinilai ingin menyamakan persepsi seluruh sikap partai politik pendukung pemerintah terkait wacana yang mengemuka pada Sidang Tahunan MPR 2021.
"Daripada sahut-sahutan lebih baik duduk bersama," sebut dia.
Baca: NasDem: Amendemen UUD 1945 Tak Dibutuhkan
Dia mengapresiasi langkah Presiden Ke-7 Republik Indonesia itu. Sehingga, wacana amendemen UUD 1945 tidak menjadi bola liar.
Namun, dia menegaskan NasDem menolak wacana amendemen UUD 1945. Menurut dia, langkah tersebut membutuhkan persiapan matang.
"Kalau itu Nasdem nolak, butuh metodologi yang komprehensif, beberapa partai lain juga nolak," ujar dia.
Jakarta:
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan mengundang elite partai politik koalisi pemerintah. Pertemuan yang akan dihadiri para sekretaris jenderal (Sekjen) partai politik itu diyakini tidak membahas
reshuffle.
"Kalau
reshuffle pasti sama ketua umum, dan itu pasti poinnya bukan dialog seperti ini biasanya Pak Jokowi," kata Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 25 Agustus 2021.
Wakil Ketua Fraksi NasDem di DPR itu menilai pertemuan tersebut membahas sejumlah isu yang berkembang saat ini. Di antaranya, penanganan covid-19.
"Partai-partai
concern mengenai penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional," ungkap dia.
Pertemuan itu juga dinilai bakal membahas wacana
amendemen UUD 1945. Presiden dinilai ingin menyamakan persepsi seluruh sikap partai politik pendukung pemerintah terkait wacana yang mengemuka pada Sidang Tahunan MPR 2021.
"Daripada sahut-sahutan lebih baik duduk bersama," sebut dia.
Baca: NasDem: Amendemen UUD 1945 Tak Dibutuhkan
Dia mengapresiasi langkah Presiden Ke-7 Republik Indonesia itu. Sehingga, wacana amendemen UUD 1945 tidak menjadi bola liar.
Namun, dia menegaskan NasDem menolak wacana amendemen UUD 1945. Menurut dia, langkah tersebut membutuhkan persiapan matang.
"Kalau itu Nasdem nolak, butuh metodologi yang komprehensif, beberapa partai lain juga nolak," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)