Ketua Fraksi NasDem di MPR Taufik Basari (Tobas). Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Ketua Fraksi NasDem di MPR Taufik Basari (Tobas). Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

NasDem: Amendemen UUD 1945 Tak Dibutuhkan

Nasional MPR gbhn Demokrasi Indonesia Amendemen UUD 45
Anggi Tondi Martaon • 25 Agustus 2021 10:26
Jakarta: Wacana amendemen UUD 1945 berembus kencang sejak Sidang Tahunan 2021. Fraksi NasDem menilai wacana tersebut belum dibutuhkan.
 
"Sikap NasDem sudah jelas terkait usulan amendemen terbatas terhadap UUD 1945, kita melihat bahwa saat ini belum ada urgensi untuk dilakukan amendemen konstitusi," kata Ketua Fraksi NasDem di MPR Taufik Basari melalui keterangan tertulis, Rabu, 25 Agustus 2021.
 
Anggota Komisi III itu menyebut tak ada larangan amendemen UUD 1945. Namun, amendemen mesti melibatkan publik.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Tidak bisa hanya ditentukan oleh pimpinan MPR atau sebagian fraksi di MPR saja," tegas dia.
 
Taufik menyampaikan proses amendemen konstitusi ini berbeda dengan pembuatan regulasi secara umum. Pasalnya, UUD 1945 merupakan landasan hukum bangsa Indonesia.
 
Kebutuhan amendemen harus menjadi kebutuhan rakyat. Gagasan merevisi UUD 1945 harus menjadi hasil musyawarah dengan kepentingan rakyat yang dijalankan MPR.
 
"Itulah yang harus menjadi legitimasi moral jika ingin melakukan amendemen kelima terhadap UUD 1945," ujar Taufik.
 
Dia membandingkan kondisi amendemen UUD 1945 pada 1999-2002. Pada saat itu, revisi atas kebutuhan mendesak setelah terjadi Reformasi 1998.
 
"Karena itu konsultasi publik yang masif harus dilakukan agar gagasan amendemen ini menjadi diskursus publik dan memiliki landasan kebutuhan yang kuat," papar Taufik.
 
Namun, konsultasi publik dinilai sulit pada masa pandemi covid-19. Maka, wacana amendemen UUD 1945 dinilai tidak tepat.
 
Taufik menegaskan Fraksi NasDem di MPR menempatkan suara rakyat sebagai dasar menentukan amendemen. Fraksi NasDem bakal melihat respons dan kebutuhan rakyat terhadap amendemen UUD 1945.
 
"Selama belum ada kebutuhan yang kuat dari rakyat, maka belum perlu untuk melakukan amendemen kelima terhadap UUD 1945," ujar dia.
 
(Baca: Amendemen UUD 1945 Dinilai Tak Berangkat dari Evaluasi Bersama Rakyat)
 
(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif