KSP: Pembocor Data Pribadi Warga Harus Bertanggung Jawab

Jakarta: Data 279 juta penduduk Indonesia yang diduga berasal dari basis data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bocor di Raid Forums. Pembocor data harus bertanggung jawab. “Para pihak harus bertanggung jawab jika kebocoran data penduduk terbukti, harus diusut tuntas,” tegas Deputi V Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan dan Hak Asasi Manusia (HAM) Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani dalam keterangan tertulis, Sabtu, 22 Mei 2021. Jaleswari menyayangkan bocornya data tersebut. Padahal, data pribadi penduduk harusnya dilindungi dan dijaga dengan baik. Baca: Komisi IX Diminta Segera Panggil BPJS Kesehatan Soal Kebocoran Data Pemerintah, kata Jaleswari, berusaha melindungi data pribadi masyarakat dengan mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi. RUU itu sudah masuk di Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021. Sebelumnya, masyarakat kembali dikejutkan dengan informasi terkait kebocoran data milik 279 juta penduduk dan telah dijual secara online. Data itu diduga berasal dari BPJS Kesehatan. Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Ma'ruf, menyebut BPJS Kesehatan masih menelusuri informasi itu memastikan kebenaran rumor yang beredar. "Kami sudah mengerahkan tim khusus untuk sesegera mungkin melacak dan menemukan sumbernya,” ujar Iqbal.   Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyebut sampel data pribadi yang beredar telah diinvestigasi sejak 20 Mei 2021.   “Investigasi menemukan bahwa akun bernama Kotz menjual data pribadi di Raid Forums. Akun Kotz sendiri merupakan pembeli dan penjual data pribadi atau reseller,” ujar juru bicara Kominfo Dedy Permadi, dalam pernyataan resmi.   Dedy juga menyebut bahwa data sampel yang ditemukan tidak berjumlah satu juta seperti klaim penjual, melainkan 100.002 data. Kominfo menemukan bahwa sampel data diduga kuat identik dengan data BPJS Kesehatan. Baca: Data Penduduk Bocor, Bareskrim Bakal Panggil Dirut BPJS Kesehatan Dugaan ini didasarkan pada struktur data yang terdiri dari Nomor Kartu (Noka), Kode Kantor, Data Keluarga/Data Tanggungan, dan status Pembayaran, disebut Kominfo identik dengan data BPJS Kesehatan.   Selain itu, Kominfo juga menyebut bahwa pihaknya telah melakukan berbagai langkah antisipatif untuk mencegah penyebaran data lebih luas dengan mengajukan pemutusan akses terhadap tautan untuk mengunduh data pribadi tersebut.   Saat ini, terdapat tiga tautan teridentifikasi yang memungkinkan pengunduhan data, yaitu bayfiles.com, mega.nz, dan anonfiles.com. Kominfo menyebut saat ini akses ke tautan bayfiles.com dan mega.nz telah diputus dan dihapus dari peredaran.