Presiden Joko Widodo/Biro Pers Sekretariat Presiden.
Presiden Joko Widodo/Biro Pers Sekretariat Presiden.

Jokowi Tunjuk Mahendra Siregar Jadi Kepala Satgas UU Cipta Kerja

Nasional Omnibus Law Ibunda Presiden Jokowi Wafat UU Cipta Kerja
Nur Azizah • 02 Juni 2021 12:06
Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Mahendra Siregar menjadi kepala Satuan Tugas (Satgas) Undang-Undang Cipta Kerja. Penunjukan ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
 
Mahendra Siregar akan dibantu tiga orang Wakil, yakni Suahasil Nazara, M Chatib Basri, dan Raden Pardede. Sementara, Jokowi menunjuk Arif Budimanta sebagai sekretaris Satgas UU Cipta Kerja.
 
Dalam pelaksanaan tugasnya, satgas dibantu kepala sekretariat yang berada pada unit kerja di sekretariat Kementerian Sekretariat Negara. Satgas juga dapat membentuk kelompok kerja.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Satgas Undang-Undang Cipta Kerja, Sekretariat Satgas Undang-Undang Cipta Kerja dan kelompok kerja, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Anggaran Belanja Kementerian Sekretariat Negara," bunyi ketentuan Pasal 11.
 
Baca: Jokowi Teken Keppres Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja
 
Berdasarkan ketentuan peraturan ini, Satgas UU Cipta Kerja berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Adapun tugas dari satgas berdasarkan ketentuan Pasal 4, yaitu menyinergikan substansi sosialisasi UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya.
 
Selanjutnya, menentukan strategi sosialisasi UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya dalam media informasi yang dimiliki kementerian/lembaga/otoritas/pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota. Mengonsolidasikan kegiatan sosialisasi UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya.
 
"Menunjuk penanggung jawab pelaksanaan sosialisasi UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya pada forum-forum yang berkaitan dengan investasi di dalam negeri dan luar negeri," isi Pasal 4.
 
Kemudian, merekomendasikan narasumber dalam pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh kementerian/lembaga/otoritas/pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota terkait UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya. Aturan ini telah ditandatangani Presiden Jokowi pada 4 Mei 2021 dan berlaku sejak tanggal diundangkan.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif