Jakarta: Pengamat politik Dedi Kurnia Syah menilai polemik pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji yang dituding untuk menyerang PBNU tidaklah relevan. Menurut Dedi, pembentukan Pansus Haji itu karena dalam kenyataannya terjadi berbagai permasalahan terkait penyelenggaraan haji.
Dedi menyebut tudingan Pansus Haji ditunggangi Muhaimin Iskandar pun tidak tepat jika melihat dari konteks yang ada. Menurutnya, Pansus memang harus dibentuk karena persoalan haji bukan baru saja terjadi dan ini kewajiban parlemen untuk menyelesaikannya.
“Kalaupun ada persoalan pribadi, saya kira itu tidak mengemuka karena Pansus itu jelas adalah legal. Kalau kebetulan yang menginisiasi adalah Muhaimin, ya karena memang mitranya berkaitan dengan penyelenggaraan haji,” kata Dedi dalam tayangan Medcom Hari Ini, Selasa, 30 Juli 2024.
Dia melanjutkan, permasalahan haji adalah persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat dan tidak tepat jika Muhaimin dituding menunggangi isu tersebut. Masyarakat juga kata dia dapat menilai hal itu.
“Kan yang mengemuka adalah bagaimana kemudian Pansus melakukan penyelidikan terhadap penyelenggaraan haji, itu kepentingan umum dan kepentingan warga negara,” ucap Dedi.
Kata Dedi, aneh jika terjadi permasalahan pengelolaan dana maupun kegiatan haji tetapi DPR tidak bersuara. Pembentukan Pansus Hak Angket Haji lanjut dia, merupakan kewajiban parlemen dan memang harus dilakukan.
“Jadi diperlukan, tanpa ada Pansus ini saya kira polemik dan skandal termasuk hal-hal dalam penyelenggara haji itu memang selalu bermasalah. Tidak hanya tahun ini saya kira, persoalan haji telah bermasalah sejak tahun-tahun lalu, bahkan sejak rezim sebelumnya,” kata dia.
Jakarta: Pengamat politik Dedi Kurnia Syah menilai polemik pembentukan
Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji yang dituding untuk menyerang PBNU tidaklah relevan. Menurut Dedi, pembentukan Pansus Haji itu karena dalam kenyataannya terjadi berbagai permasalahan terkait penyelenggaraan haji.
Dedi menyebut tudingan Pansus Haji ditunggangi
Muhaimin Iskandar pun tidak tepat jika melihat dari konteks yang ada. Menurutnya, Pansus memang harus dibentuk karena persoalan haji bukan baru saja terjadi dan ini kewajiban parlemen untuk menyelesaikannya.
“Kalaupun ada persoalan pribadi, saya kira itu tidak mengemuka karena Pansus itu jelas adalah legal. Kalau kebetulan yang menginisiasi adalah Muhaimin, ya karena memang mitranya berkaitan dengan penyelenggaraan haji,” kata Dedi dalam tayangan Medcom Hari Ini, Selasa, 30 Juli 2024.
Dia melanjutkan, permasalahan haji adalah persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat dan tidak tepat jika Muhaimin dituding menunggangi isu tersebut. Masyarakat juga kata dia dapat menilai hal itu.
“Kan yang mengemuka adalah bagaimana kemudian Pansus melakukan penyelidikan terhadap penyelenggaraan haji, itu kepentingan umum dan kepentingan warga negara,” ucap Dedi.
Kata Dedi, aneh jika terjadi permasalahan pengelolaan dana maupun kegiatan haji tetapi DPR tidak bersuara. Pembentukan Pansus Hak Angket Haji lanjut dia, merupakan kewajiban parlemen dan memang harus dilakukan.
“Jadi diperlukan, tanpa ada Pansus ini saya kira polemik dan skandal termasuk hal-hal dalam penyelenggara haji itu memang selalu bermasalah. Tidak hanya tahun ini saya kira, persoalan haji telah bermasalah sejak tahun-tahun lalu, bahkan sejak rezim sebelumnya,” kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MBM)
