Jakarta: Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menegaskan pemerintah pusat berkomitmen mempercepat pembangunan di daerah otonom baru (DOB) Papua. Salah satu langkahnya melalui pemerataan ASN ke provinsi baru di Papua.
"Distribusi ASN yang dulunya terpusat di induk itu, tidak mudah untuk mengalirkan berapa besar yang masuk di provinsi masing-masing, di masing-masing daerah," ujar Wapres, dikutip Sabtu, 8 Juni 2024.
Wapres menjelaskan pemerintah meningkatkan pengawasan dan transparansi anggaran melalui pembentukan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) atau Badan Pengarah Papua (BPP). Lembaga ini melibatkan masyarakat di setiap provinsi guna memastikan anggaran memiliki hasil terukur.
"Kita inginkan bahwa anggaran yang turun sekarang itu ada buktinya, ada jadinya. Tidak seperti tidak jelas," jelasnya.
Selain itu, Wapres menyebut pemerintah pusat telah menyiapkan infrastruktur pendukung seperti kantor gubernur. Wapres berpesan jangan sampai saat pembangunan terjadi persoalan.
"Artinya, sertifikatnya sudah selesai, tidak ada masalah. Jangan sampai dibangun nanti ada masalah, dipalang gitu kan. Jadi, semuanya clear," terangnya.
Ma'ruf berharap dengan beberapa langkah ini dapat mengakselerasi pembangunan di Papua. Sehingga dalam sisa waktu empat bulan masa pemerintahan dapat mewujudkan Papua Cerdas, Papua Sehat, dan Papua Produktif.
Jakarta: Wakil Presiden (Wapres)
Ma'ruf Amin menegaskan pemerintah pusat berkomitmen mempercepat pembangunan di daerah otonom baru
(DOB) Papua. Salah satu langkahnya melalui pemerataan ASN ke provinsi baru di Papua.
"Distribusi ASN yang dulunya terpusat di induk itu, tidak mudah untuk mengalirkan berapa besar yang masuk di provinsi masing-masing, di masing-masing daerah," ujar Wapres, dikutip Sabtu, 8 Juni 2024.
Wapres menjelaskan pemerintah meningkatkan pengawasan dan transparansi anggaran melalui pembentukan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) atau Badan Pengarah Papua (BPP). Lembaga ini melibatkan masyarakat di setiap provinsi guna memastikan anggaran memiliki hasil terukur.
"Kita inginkan bahwa anggaran yang turun sekarang itu ada buktinya, ada jadinya. Tidak seperti tidak jelas," jelasnya.
Selain itu, Wapres menyebut pemerintah pusat telah menyiapkan infrastruktur pendukung seperti kantor gubernur. Wapres berpesan jangan sampai saat pembangunan terjadi persoalan.
"Artinya, sertifikatnya sudah selesai, tidak ada masalah. Jangan sampai dibangun nanti ada masalah, dipalang gitu kan. Jadi, semuanya clear," terangnya.
Ma'ruf berharap dengan beberapa langkah ini dapat mengakselerasi pembangunan di Papua. Sehingga dalam sisa waktu empat bulan masa pemerintahan dapat mewujudkan Papua Cerdas, Papua Sehat, dan Papua Produktif.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(END)
