Pengamat: Polemik Orient Kore Bukan Salah KPU dan Bawaslu Daerah

Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT), dinilai tidak dapat disalahkan atas polemik kewarganegaraan Bupati terpilih Orient P Riwu Kore. Penyelenggara dan pengawas pemilu telah berkerja sesuai kewenangan masing-masing. "Memang tidak mudah melacaknya (kewarganegaraan Orient), terlebih yang bersangkutan memiliki KTP resmi. Di dalam undang-undang, hanya itu syarat administrasi yang membuktikan bahwa seseorang adalah warga negara Indonesia (WNI)," ujar Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti kepada Medcom.id, Minggu, 7 Februari 2021. Ray meyakini polemik bukan akibat kesengajaan yang dilakukan penyelenggara pemilu untuk meloloskan Orient jika sejak awal terbukti warga negara asing (WNA). Penyelenggara pemilu, terutama KPU memverifikasi berkas pasangan calon berdasarkan data kependudukan yang ada. "Mereka (penyelenggara pemilu) tidak dapat mengubah data apapun selain memastikan bahwa data itu benar adanya. Kewenangan mengubah data penduduk hanya ada di dinas kependudukan dan catatan sipil (dukcapil)," jelas Rangkuti. Baca: Bawaslu: Kemenkum HAM Acuhkan Klarifikasi Kewarganegaraan Orient Dukcapil harus bekerja maksimal dalam memastikan kewarganegaraan Orient. Berdasarkan aturan yang ada, seseorang tidak dapat menjadi WNI selama yang bersangkutan memiliki kewarganegaraan yang lain. "Sekarang ada data baru yang menyebut bahwa Orient masih tercatat sebagai warga negara Amerika Serikat (AS). Itu yang harus dilacak pihak Dukcapil," kata Rangkuti. Status kewarganegaraan Orient menuai polemik. Bawaslu Sabu Raijua mengungkap fakta Orient sebagai warga negara AS. Hal tersebut diketahui setelah Bawaslu mengonfirmasi langsung ke  Kedutaan Besar (Kedubes) AS untuk Indonesia.   "Kami kemarin email ke Kedubes Amerika, benar saudara Orient warga negara Amerika Serikat," ujar Ketua Bawaslu Sabu Raijua Yudi Tagi Huma, Selasa, 2 Februari 2021.