Pemerintah Diminta Bijak Menyikapi Usulan Penarikan Dubes di Prancis

Jakarta: Pemerintah diminta bijak menyikapi usulan penarikan Duta Besar (Dubes) Indonesia di Prancis sebagai bentuk protes penerbitan kartun Nabi Muhammad SAW. Penarikan itu akan menimbulkan sejumlah dampak bagi Indonesia. "Kalau mau memulangkan Dubes itu jangan sampai kita enggak siap menghadapi dampaknya," kata anggota Komisi I Dave Laksono di Jakarta, Senin, 2 November 2020. Salah satu dampak yang akan terjadi ialah terganggunya kerja sama ekonomi dengan Prancis. Apalagi, ada 200 perusahaan asal Prancis yang beroperasi di Indonesia. "Ada perusahaan yang tutup dan berpotensi mem-PHK (pemutusan hubungan kerja) karyawan. Nah, kita udah siap belum?" ungkap dia. Pemerintah diminta tidak gegabah. Menurut dia, ada banyak cara yang bisa dilakukan Indonesia tanpa harus menarik Dubes dari Prancis. Beberapa cara yang bisa dilakukan, yakni menyampaikan nota keberatan kepada pemerintah Prancis. Indonesia juga bisa menyampaikan protes di forum-forum internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dave menilai penarikan Dubes Indonesia di Prancis juga tidak tepat dilakukan saat ini. Kecuali, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengulangi sikap buruknya. "Maka baru kita berpikir atau merencanakan untuk memanggil dubes," ujar dia. Baca: KSP: Presiden Tak Benarkan Aksi Kekerasan Terkait Teror di Prancis Dave berharap Macron mengubah persepsinya dan menarik pernyataanya soal Islam. Dia yakin Macron sudah melihat gejolak yang terjadi di Prancis akibat dari pernyataannya. "Saya berharap Macron meminta maaf dan menarik pernyataannya. Toh di dalam negerinya juga sedang bergejolak," ujar dia.