Gerindra-PAN Minta Presiden Ubah Perpres TKA
Wagub DKI jakarta Sandiaga Uno bersama Ketua MPR Zulkifli Hasan di kawasan Senayan/Medcom.id/Dian Ihsan
Jakarta: Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno mengklaim sepaham dengan PAN soal Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA). Perpres dianggap membuat masyarakat sulit mencari kerja di negeri sendiri.

"Kita banyak kesamaan terkait TKA, kesamaan pandangan seperti Pak Zul (Ketum PAN Zulkifli Hasan) dan PAN. Kita minta dengan hormat Presiden Joko Widodo merevisi Perpresnya," ‎ucap Sandi di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Selasa, 1 Mei 2018.

Sandi menginginkan pemerintah menyediakan lapangan kerja bagi generasi muda Indonesia. Itu pula yang menjadi pemikiran Zulkifli yang diungkap Sandi.


Baca: Jumlah TKA di Indonesia Dinilai Masih Rasional

Sandi menjelaskan banyak masyarakat bawah mengeluh. Mulai mencari pekerjaan, kenaikan harga bahan pokok, dan lain-lain.

"Pemerintah dilihat semakin tidak fokus keberpihakannya kepada rakyat. Jadi itu akan menjadi masukan dan kita akan menawarkannya di 2019. Sebuah tawaran baik yang akan diberikan kepada masyarakat," tegas suami Nur Asia itu.

Pada kesempatan yang sama, Zulkifli menegaskan ‎seharusnya TKA tidak masuk ke Indonesia, kecuali memiliki keterampilan yang tidak dimiliki masyarakat lokal. Wakil Ketua MPR itu sangat tidak setuju bila TKA datang untuk mendapatkan pekerjaan sebagai buruh maupun sopir.

Presiden haris merevisi Perpres TKA. Revisi dianggap lebih cepat ketimbang menunggu hasil kerja Pansus TKA.

"Itu misi Indonesia merdeka, kita lindungi segenap tumpah darah Indonesia. Kalau sampai mendatangkan banyak TKA, itu melanggar konstitusi. Saya minta Perpresnya direvisi, yang pansus selesaikan kan enggak juga, nanti jadi lama lagi. Kita perlu segera," ucap Zul.

Baca: Pansus TKA Dinilai Sia-Sia

Namun, tudingan sulitnya mendapat pekerjaan telah dibantah. Menteri Tenaga Kerja Hainf Dakhiri menegaskan Perpres TKA justru memperketat masuknya tenaga kerja asisng tak terampil.

Baca: Menaker: Pekerja Kasar Asing tak Diizinkan Masuk Indonesia

TKA yang boleh bekerja di Indonesia di antaranya harus memiliki pendidikan sesuai dengan syarat jabatan, memiliki sertifikat kompetensi atau memiliki pengalaman kerja sesuai jabatan yang akan diduduki paling kurang lima tahun. Pemerintah tidak membiarkan ada TKA bekerja sebagai tenagaka kasar atau tenaga non-skill.

"Jadi saya ingin katakan, di Perpres ini, kemudahan dari sisi prosedur dan birokrasi, bukan membebaskan. Yang dulu pekerja kasar dilarang masuk, sekarang dilarang masuk. Misalkan ada orang asing bekerja kasar, itu pelanggaran. Dan pelanggaran pasti ditindak,” terang Hanif, Rabu, 25 April 2018.



(OJE)