Perjalanan Dinas Kepala Daerah ke Luar Negeri Dikritik

Jakarta: Izin perjalanan ke luar negeri para kepala daerah dikritik. Pasalnya, kegiatan itu terkadang tak sesuai prosedur. "Karena kalau mereka ke luar negeri, yang diajak itu bukan jajaran SKPD (satuan kerja perangkat daerah) terkait," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat Musrenbang Regional Kalimantan di Jakarta Barat, Kamis, 26 April 2018. Ia menyebut para kepala daerah selalu mengajak kepala dinas pekerjaan umum dan keuangan saja. Padahal, izin mereka ke luar negeri tak berkaitan dengan dua SKPD tersebut. "Dia izin buat peninjauan pariwisata. Ya mbok kadis pariwisata yang diajak. Tapi nyatanya enggak, ini aneh," imbuh Tjahjo. Untuk itu, Politikus PDI Perjuangan ini bakal tegas menyortir izin perjalanan luar negeri kepala daerah. Target kerja yang akan dilaksanakan harus sesuai dengan persiapan mereka, termasuk SKPD yang akan dibawa. Baca: Sistem Informasi Perjalanan Dinas Luar Negeri Diluncurkan "Karena mereka ini enggak tegas, urusannya apa di luar negeri, tapi SKPD terkait enggak diajak," sebut Tjahjo. Di sisi lain, dia menyebut sikap tegas pihaknya tak bermaksud menghambat kepala daerah. Kemendagri hanya ingin perjalanan dinas ke luar negeri, membawa manfaat. Hal ini hanya bisa dicapai jika perencanaannya matang.  "Kami bukan menghambat, tapi tolong perjalanan anda itu direncanakan. SKPD juga diarahkan dengan baik," jelas Tjahjo.