Wakil Presiden RI Jusuf Kalla--Medcom.id/Dheri Agriesta.
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla--Medcom.id/Dheri Agriesta.

JK Mengaku Kasih Lahan ke Prabowo

Nasional debat capres
Achmad Zulfikar Fazli • 19 Februari 2019 15:33
Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengaku sebagai pihak yang memberikan lahan seluas 220 ribu hektare ke Prabowo Subianto. Pasalnya, Ketua Umum Partai Gerindra itu bersedia membeli PT. Kiani Kertas yang beridiri di lahan tersebut secara tunai.
 
"Bahwa Pak Prabowo memang menguasai tapi sesuai Undang-undang, sesuai aturan, apa yang salah? Kebetulan waktu itu saya yang kasih itu," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 19 Februari 2019.
 
Dia menjelaskan, awal mula Prabowo mendapatkan perusahaan PT. Kiani Kertas yang berada di wilayah Kalimantan itu. Perusahaan tersebut awalnya dipegang Bank Mandiri karena mengalami kredit macet.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kemudian, Prabowo menemui JK untuk membeli perusahaan tersebut pada 2004. JK yang saat itu menjadi wakil presiden menerima keinginan Prabowo itu.
 
Sebab, JK saat itu tak ingin perusahaan itu dikuasai pihak asing. Tapi, dia minta Prabowo membelinya tunai sebesar USD150 juta.
 
"Dia pinjam dari mana saya tidak tahu, tapi pokoknya bayar cash. Dan, saya tidak izinkan itu kalau tidak cash," tegas dia.
 
JK mengungkapkan alasan memberikan perusahaan itu kepada Prabowo. Saat itu, kata dia, rencana industri yang disodorkan Prabowo cukup baik dan tujuannya untuk ekspor.
 
Baca: Lahan Prabowo di Aceh Bermasalah
 
Pemberian perusahaan itu, lanjut dia, tidak hanya kepada Prabowo. Ada beberapa perusahaan swasta yang mengusai lahan untuk industri hutan. Misalnya, Sinar Mas yang mempunyai lahan hingga jutaan hektare di Palembang dan Riau.
 
Dia menegaskan lahan yang diberikan hanya untuk industri hutan. Hal itu memang dibutuhkan untuk melakukan produksi bahan yang akan diekspor.
 
"Tapi memang tidak mungkin diekspor kertas dan sebagainya tanpa ada bahan baku yang tumbuh, ya itu namanya penguasaan untuk hutan industri. Jadi memang hutan industri diizinkan. Tapi harus nanam lagi. Setelah ambil nanam lagi. Ambil di sini nanam lagi. Nanti lima tahun kemudian berputar," pungkas dia.
 
Baca: Ma'ruf Dukung Niat Prabowo Kembalikan Lahan
 
Jokowi sebelumnya menyindir soal kepemilikan ratusan hektare tanah Prabowo di panggung debat capres kedua. Jokowi menyebut pembagian itu tak dilakukan pada era pemerintahannya.
 
Akibat pernyataan itu, Jokowi dilaporkan ke Bawaslu oleh Advokasi Indonesia Bergerak. Jokowi diduga pelanggaran Undang-Undang 7 Tahun 2017 Pasal 280 ayat 1 huruf c, tentang Pemilu. Bawaslu juga diminta untuk menegur Jokowi agar tak melakukan hal yang sama dalam debat berikutnya.
 

(YDH)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif