Wakil Ketua Komisi II DPR Herman Khaeron. (Foto:Metrotvnews.com/Gervin Nathaniel Purba)
Wakil Ketua Komisi II DPR Herman Khaeron. (Foto:Metrotvnews.com/Gervin Nathaniel Purba)

Hasil Pemilihan Anggota DPD Berpotensi Digugat

Nasional pemilu serentak 2019
Whisnu Mardiansyah • 21 Januari 2019 06:00
Jakarta: Hasil pemilihan anggota DPD periode 2019-2024 dinilai rawan digugat. Pasalnya, hingga kini KPU belum menjalankan rekomendasi putusan Bawaslu, dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tentang syarat pencalonan anggota DPD.
 
"Kalaupun KPU tidak mengikuti keputusan Bawaslu, mestinya KPU menyampaikan dasar pertimbangannya, misalnya pertimbangan hukum. Itu yang menurut saya yang harus dikedepankan oleh KPU," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Herman Khaeron di Jakarta, Minggu, 20 Januari 2019.
 
PTUN sebelumnya mencabut surat keputusan KPU tentang DCT anggota DPD pada Pemilu 2019. PTUN memerintahkan KPU menerbitkan DCT baru yang memasukkan nama Oesman Sapta Odang (OSO).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Bawaslu pun memerintahkan KPU untuk memasukkan nama OSO. Dengan catatan yang bersangkutan harus mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Hanura bila terpilih sebagai anggota DPD.
 
Namun, KPU kukuh tetap berpedoman pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK). KPU mengultimatum OSO mundur dari Hanura hingga 22 Januari 2019.
 
Baca:OSO Tetap Harus Mundur
 
Bila KPU tidak pernah mengeluarkan dasar hukumnya, kata Herman, hasil pemilihan anggota DPD terpilih berpotensi digugat. KPU harus memiliki landasan hukum yang kuat, sehingga meminimalkan terjadinya konflik.
 
"Bisa saja legitimasi terhadap putusan KPU atas anggota DPD terpilih digugat lagi. Kalau di anggota DPR RI terpilih tidak ada persoalan. Tapi di bagi anggota DPD terpilih akan bermasalah di kemudian hari," kata Herman.
 
Politikus Partai Demokrat itu mengakui saat ini KPU dalam posisi yang dilema, antara mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi atau putusan Mahkamah Agung. Dia meminta kepada KPU agar matang dalam mengambil putusan.
 
"Agar tidak bermasalah di kemudian hari, KPU mesti mengambil keputusan dengan landasan hukum yang kuat dan legitimate. Misalnya dengan meminta penjelasan MK dan MA, serta pakar hukum agar tidak menjadi masalah di kemudian hari," pungkasnya.
 

(AZF)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi