Ilustrasi. Medcom.id
Ilustrasi. Medcom.id

Formappi: 40 RUU di Prolegnas, Cuma 3 Disahkan

Nasional politik Undang-Undang DPR RI
Kautsar Widya Prabowo • 12 Mei 2022 17:32
Jakarta: Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai kinerja DPR dalam mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) tidak pantas diapresiasi. RUU yang disahkan jauh dari target program legislasi nasional (prolegnas).
 
"Kinerja legislasi DPR tidak pantas diapresiasi karena dari 40 RUU dalam prolegnas prioritas tahun 2022 baru tiga RUU yang dapat disahkan, yaitu tentang Ibu Kota Negara (IKN), Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPPD), serta TPKS (tindak pidana kekerasan seksual)," ujar peneliti senior Formappi M Djadijono dalam konferensi pers secara virtual, Kamis, 12 Mei 2022.
 
Djadijono menyebut parlemen tidak berbuat banyak dalam proses pengesahan RUU TPKS. Payung hukum itu lahir karena kuatnya desakan publik.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sementara itu, RUU yang telah dibahas bertahun-tahun, seperti RUU tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP), belum disahkan. Bahkan, RUU tentang Penanggulangan Bencana justru dihentikan pembahasannya.
 
Baca: Legislatif Diminta Lebih Banyak Melibatkan Publik
 
Ia mengatakan penyebab penundaan pengesahan RUU PDP hanya menyangkut siapa pengawas perlindungan data pribadi. Sedangkan, penghentian pembahasan RUU Penanggulangan Bencana karena masalah nomenklatur Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
 
"Padahal pencurian data pribadi dan bencana alam terjadi hampir setiap hari," bebernya.
 
Ia menilai RUU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), PDP, dan revisi atas UU Cipta Kerja sangat mendesak untuk diselesaikan. Dengan kondisi seperti itu, 40 RUU prolegnas prioritas 2022 hampir dipastikan tidak dapat diselesaikan.
 
(AGA)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif