Jakarta: Misinformasi menggeliat di beberapa platform media sosial seperti Facebook, Instagram, hingga Twitter. Belum lagi aplikasi WhatsApp jadi saluran subur bagi misinformasi.
Head of Processes International IDEA Theresia Pearce Lanella menyebut bahwa misinformasi menjadi tantangan besar dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Khususnya, untuk Indonesia pada Pemilu 2024.
'Bagaimana melindungi pemilihan umum dari misinformasi selama transformasi digital? Ini menjadi tantangan untuk Indonesia dalam menggelar pemilu," kata Theresia dalam sebuah diskusi daring, Selasa, 29 Maret 2022.
Theresia mengungkapkan keadaan demokrasi global menunjukkan penurunan kebersihan pemilu. Hal itu berkaitan dengan konteks demokrasi yang menurun.
Baca: Wacana Penundaan Pemilu Harus Digagalkan
Maka dari itu, tantangan lainnya adalah adanya manipulasi otoriter dari elektoral. Pasalnya, rekapitulasi hasil pemilihan bertingkat yang membutuhkan waktu cukup panjang kerap kali membuka ruang manipulasi.
Proses rekapitulasi hasil penghitungan suara yang menghabiskan waktu cukup panjang ini dinilai bisa menimbulkan spekulasi yang. Ujungnya, terjadi ketegangan, konflik, dan sengketa pemilihan.
Saat ini, menurut dia, spekulasi itu lebih mudah disebarkan melalui media sosial. Kondisi ini dibarengi penyebaran informasi bohong dan disinformasi mengenai kepemiluan.
Penggunaan e-Rekap dinilai harus melalui rangkaian uji coba secara lengkap dan tidak melompat untuk meminimalisasi permasalahan. KPU juga diminta untuk lebih mempersiapkan e-Rekap agar mengurangi risiko adanya manipulasi data pemilu.
Jakarta:
Misinformasi menggeliat di beberapa
platform media sosial seperti
Facebook,
Instagram, hingga
Twitter. Belum lagi aplikasi
WhatsApp jadi saluran subur bagi misinformasi.
Head of Processes International IDEA Theresia Pearce Lanella menyebut bahwa misinformasi menjadi tantangan besar dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Khususnya, untuk Indonesia pada
Pemilu 2024.
'Bagaimana melindungi pemilihan umum dari misinformasi selama transformasi digital? Ini menjadi tantangan untuk Indonesia dalam menggelar pemilu," kata Theresia dalam sebuah diskusi daring, Selasa, 29 Maret 2022.
Theresia mengungkapkan keadaan demokrasi global menunjukkan penurunan kebersihan pemilu. Hal itu berkaitan dengan konteks demokrasi yang menurun.
Baca:
Wacana Penundaan Pemilu Harus Digagalkan
Maka dari itu, tantangan lainnya adalah adanya manipulasi otoriter dari elektoral. Pasalnya, rekapitulasi hasil pemilihan bertingkat yang membutuhkan waktu cukup panjang kerap kali membuka ruang manipulasi.
Proses rekapitulasi hasil penghitungan suara yang menghabiskan waktu cukup panjang ini dinilai bisa menimbulkan spekulasi yang. Ujungnya, terjadi ketegangan, konflik, dan sengketa pemilihan.
Saat ini, menurut dia, spekulasi itu lebih mudah disebarkan melalui media sosial. Kondisi ini dibarengi penyebaran informasi bohong dan disinformasi mengenai kepemiluan.
Penggunaan e-Rekap dinilai harus melalui rangkaian uji coba secara lengkap dan tidak melompat untuk meminimalisasi permasalahan. KPU juga diminta untuk lebih mempersiapkan e-Rekap agar mengurangi risiko adanya manipulasi data pemilu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
