Tangkapan layar Metro TV
Tangkapan layar Metro TV

Perludem: Presidential Threshold Problematik secara Konstitusional

MetroTV • 06 Januari 2022 11:47
Jakarta: Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan presidential threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden bertentangan dengan konstitusi di Indonesia. Namun, hal itu masih problematik.
 
Ia berpandangan seharusnya sistem pemilihan umum bersifat open legal policy. "Artinya kebijakan politik hukum terbuka yang diserahkan kepada pembuat UU, yakni DPR dan Pemerintah," kata Titi dalam program Hot Room di Metro TV, Rabu, 5 Januari 2022.
 
Ia menambahkan, dari sisi pembuat UU juga tidak terlalu kokoh soal ambang batas pencalonan presiden ini. "Perludem berpandangan secara konstitusional ini problematik," sambungnya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Pejabat Kepala Daerah Dilarang Jadi Kaki Tangan Politik Menuju 2024
 
Di lain sisi, ia melihat kebijakan mengenai presidential threshold telah ditetapkan dalam Pasal 6A UUD 1945 ayat 2. Bunyinya: Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
 
Sejak 2017, presidential threshold telah digugat sebanyak 12 kali ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sebanyak itu pula MK memutuskan bahwa syarat ambang batas itu konstitusional. (Monique Handa Shafira)
 
(UWA)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif