Ilustrasi DPR. Medcom.id
Ilustrasi DPR. Medcom.id

Ketua Komisi I Menilai Pengusul Revisi Tidak Paham UU ITE

Nasional undang-undang ite DPR RI
Anggi Tondi Martaon • 15 Oktober 2020 17:12
Jakarta: Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengkritik usulan revisi Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pengusul revisi dinilai tidak paham aturan tersebut.
 
"Saya enggak yakin (usulan revisi UU ITE) karena ini pasal karet, mungkin orang yang enggak paham mengenai UU ITE," kata Meutya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 15 Oktober 2020.
 
Politikus Golkar itu mengeklaim UU ITE menjamin perlindungan masyarakat terhadap ujaran kebencian. Dia tak sepakat dengan perubahan atau mencabut ketentuan tersebut.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Teman-teman setuju ada kebencian SARA (suku, ras, agama, dan antargolongan) yang diperbolehkan, masa itu kita cabut?" ujar dia.
 
(Baca: UU ITE Dinilai Ketinggalan Zaman)
 
Meutya juga tidak setuju ada revisi meski hanya untuk memperjelas ketentuan kedua pasal tersebut. Dia beralasan rincian aturan UU tidak perlu melalui revisi.
 
"UU itu kebijakan besar, kalau mau ada (aturan teknis) ya dibuat PP-nya (peraturan pemerintah)," ujar dia.
 
Usulan revisi UU ITE disuarakan anggota DPR Fraksi Gerindra Habiburokhman. Dia ingin unsur antargolongan Pasal 28 ayat (2) UU ITE diperjelas agar penegakan hukum tidak dituding bermuatan politik.
 
Pasal 28 ayat (2) UU ITE berbunyi Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
 
(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif