Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar/MI/Rommy Pujianto
Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar/MI/Rommy Pujianto

UU ITE Dinilai Ketinggalan Zaman

Nasional pencemaran nama baik undang-undang ite
Siti Yona Hukmana • 01 Mei 2020 09:09
Jakarta: Pakar hukum pidana, Abdul Fickar Hadjar mengatakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terkait kebebasan berekspresi, tidak cocok di negara demokrasi. Karena setiap warga negara dijamin bebas berpendapat.
 
"Sudah tidak cocok dengan zamannya, karena para pejabat publik itu digaji oleh uang rakyat untuk melayani dan dikritik kinerjanya," kata Abdul kepada Medcom.id, Jumat, 1 Mei 2020.
 
Baca:Luhut Pandjaitan Laporkan Said Didu ke Polisi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut dia, UU ITE tak relevan dikaitkan dengan kebebasan berpendapat. Dia menyarankan pemerintah mencabut peraturan tersebut.
 
"Jika tidak, maka akan selalu menjadi alat kriminalisasi terhadap pihak-pihak yang kritis dan akan dilakukan oleh siapapun, pihak manapun yang menjadi penguasa," kata dia.
 
Belakangan, UU ITE dipakai menjerat beberapa pihak yang melontarkan kritik. Misalnya mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu.
 
Said dilaporkan ke polisi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves), Luhut Binsar Pandjaitan terkait dugaan ujaran kebencian pada Rabu, 8 April 2020. Said berurusan dengan polisi setelah mengkritik Luhut terkait persiapan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru yang dibahas saat wabah virus korona (covid-19).
 
Said disangkakan melanggar Pasal 45 ayat 3, Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
 
Peneliti kebijakan publik dan pegiat advokasi legislasi, Ravio Patra juga dilaporkan ke polisi atas dugaan provokasi dan ujaran kebencian pada Rabu, 22 April 2020. Ravio diduga menyebarkan pesan melalui WhatsApp yang bertuliskan, "Krisis sudah saatnya membakar! Ayo kumpul dan ramaikan 30 April aksi penjarahan nasional serentak semua toko yang ada di dekat kita bebas dijarah."
 
Ravio disangkakan Pasal 28 Ayat 2 Jo Pasal 45 huruf A ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 sesuai perubahan Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif