Kompleks parlemen. Foto: MI/Susanto
Kompleks parlemen. Foto: MI/Susanto

Senator Banten Usul Bentuk Timsel Baru Sekjen DPD

Nasional dpd dpd ri berita dpd
Media Indonesia.com • 27 September 2020 13:35
Jakarta: Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atau Senator dari Banten, Habib Ali Alwi, mengusulkan pembentukan tim seleksi (timsel) baru untuk memilih sekretaris jenderal (sekjen). Tim baru ini diharapkan bisa menggantikan Panitia Seleksi (Pansel) Lelang Terbuka Sekjen DPD yang pembentukannya disebut tak sesuai aturan yang berlaku.
 
"Pimpinan DPD harus segera memproses ulang dengan memilih timsel baru yang sesuai UU MD3 (UU No 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPD, DPD, dan DPRD) dan Tata Tertib DPD. Sehingga, hasilnya bukan saja diterima seluruh anggota, tetapi dari sisi hukum tidak bermasalah," kata Alwi, Minggu, 27 September 2020.
 
Pemilihan yang sesuai aturan, lanjut dia, merupakan langkah untuk menjaga marwah lembaga DPD. Jangan sampai kehormatan lembaga runtuh hanya karena kepentingan segelintir orang dalam proses lelang jabatan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Karena itu, seluruh proses kerja politik di DPD harus bertumpu dan sesuai aturan yang berlaku," ujar dia.
 
Alwi mengkritik mekanisme yang telah dijalankan Pansel Sekjen DPD. Pansel yang diketuai Reydonnyzar Moenek itu telah merampungkan proses seleksi pada 18 September lalu. Seleksi yang sudah dimulai sejak awal September ini telah memilih tiga kandidat. Ketiganya adalah Rahman Hadi, Luthfy Latief, dan Helmizar.
 
"Sejak awal saya mengatakan bahwa proses lelang ini tidak sesuai UU dan Tatib DPD. Jadi, lebih baik dihentikan dulu," katanya.
 
Alwi menegaskan DPD milik seluruh anggota yang berjumlah 136 orang. Bukan milik segelintir orang atau pejabat.
 
"Jadi, seluruh proses dan mekanisme kinerja, baik dalam penyusunan anggaran maupun menyusun rancangan UU dan pembahasannya, ya harus sesuai UU dan Tatib DPD," ujar dia.
 
Baca:LAN Tarik Anggotanya dari Pansel Sekjen DPD
 
Sebelumnya desakan serupa datang dari Anggota DPD dari Riau, Intsiawati Ayus. Desakan itu menyusul adanya penarikan keanggotaan salah satu Pansel Sekjen DPD.
 
Lembaga Adminsitrasi Negara (LAN) menarik keanggotaan Nurliah Nurdin dari Pansel Sekjen DPD. Penarikan keanggotaan Nurliah ditandai dengan dicabutnya surat tugas oleh LAN per 24 September 2020.
 
Pencabutan surat tugas dan penarikan Nurliah ditandatangani Sekretaris Utama LAN, Reni Suzana. Surat ditembuskan kepada ketua LAN, ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN), dan kepada Nurliah Nurdin.
 
"Pencabutan surat bisa dimaknai bahwa proses lelang yang sudah selesai pada 18 September lalu tak sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Anggota DPD Intsiawati Ayus, Sabtu, 26 September 2020.
 
Anggota DPD Nono Sampono bahkan telah mengirimkan surat ke Presiden Joko Widodo terkait kinerja pansel itu. Menurutnya, pemilihan sekjen yang tak sesuai mekanisme berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan merusak tatanan di DPD RI. Karena itu, Nono meminta agar semua pihak menunggu respon Presiden.
 
(UWA)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif