Ilustrasi DPR. Foto: Medcom.id
Ilustrasi DPR. Foto: Medcom.id

Revisi UU MD3 Soal Penambahan Kursi MPR Disahkan

Nasional uu md3
Fachri Audhia Hafiez • 16 September 2019 18:26
Jakarta: DPR mengesahkan Revisi Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) menjadi undang-undang. Pengesahan sekaligus menetapkan jumlah pimpinan MPR menjadi 10 orang.
 
"Apakah RUU perubahan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang," tanya Pimpinan Rapat Paripurna Fahri Hamzah di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 16 September 2019.
 
"Setuju," ucap serentak peserta rapat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Poin revisi yang paling disorot ialah kursi pimpinan MPR dalam Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3. Kursi pimpinan ditambahsesuai jumlah fraksi yang duduk di parlemen.
 
Pasal tersebut mengatur pimpinan MPR periode 2019-2024 representasi dari jumlah fraksi di DPR dan perwakilan DPD. Sebanyak 10 fraksi akan duduk di parlemen pada periode 2019-2024.
 
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengapresiasi pengesahan revisi UU tersebut. Perubahan diharapkan mewujudkan keseimbangan dan konstitusi guna memperkuat sistem politik yang demokratis.
 
"Pada kesempatan ini kami atas pemerimtah menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPR khususnya badan legislasi atas persetujuan dan pandangan sehingga bisa mencapai persetujuan bersama," ujar Tjahjo.
 
Pembahasan revisi UU MD3 terbilang singkat. DPR menyetujui pembahasan revisi pada rapat paripurna DPR, Kamis, 5 September 2019.
 
Panitia kerja revisi UU MD3 melakukan pembahasan intensif selama seminggu hingga akhirnya diketok pada Jumat, 13 September 2019. DPR kemudian mengesahkan revisi menjadi undang-undang hari ini, Senin, 16 September 2019.
 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif