Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. ANT/Nova Wahyudi.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. ANT/Nova Wahyudi.

Revisi UU MD3 Upaya Membangun Komitmen Bersama

Nasional uu md3
M Sholahadhin Azhar • 13 September 2019 20:45
Jakarta: Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membeberkan alasan pemerintah menyetujui Revisi UU MD3. Khususnya dalam menyusun kesepakatan bersama di bawah payung MPR.
 
"Alasan pemerintah jelas bahwa penambahan dua pimpinan itu semata-mata ingin menunjukan bahwa MPR itu adalah lembaga permusyawaratan," kata Tjahjo di Kompleks Parlemen, Jumat, 13 September 2019.
 
Dalam revisi UU MD3, jumlah pimpinan MPR bertambah menjadi 10 orang. Jumlah itu diisi sembilan perwakilan fraksi dan satu perwakilan DPD.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Tjahjo berharap pengambilan keputusan disepakati bersama. Tjahjo menyebut pengambilan keputusan kebijakan politik ketatanegaraan di MPR bisa diputuskan secara musyawarah, tanpa adanya oposisi.
 
"Karena semuanya itu adalah punya komitmen yang sama, membangun sistem pemerintahan presidensial yang lebih efektif dan efisien," kata Tjahjo.
 
Tjahjo menyerahkan pemilihan porsi pimpinan kepada parlemen. Ia menilai UU MD3 tak perlu lagi direvisi hingga lima tahun mendatang. Karena secara otomatis pimpinan MPR mewakili fraksi yang lolos dalam proses pemilu.
 
"Kalau di 2024 ada lima ada lima belas ya kita tinggal mengikuti saja," kata Tjahjo.

 

(DRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif