Wapres Minta PM Belanda Meminta Maaf Secara Resmi Terkait Perbudakan

Bali: Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin ingin Pemerintah Belanda menyampaikan permintaan maaf secara resmi atas perbudakan di Indonesia. Sejauh ini, Pemerintah Belanda hanya menyampaikan secara lisan melalui Perdana Menteri Belanda Mark Rutte.  "Kalau dia memang itu (meminta maaf) ajukan aja resmi kepada Pemerintah (Indonesia)," ujar Wapres Ma'ruf Amin di sela-sela kunjungan kerja (kunker) ke Bali, Jumat, 23 Desember 2022.  Ma'ruf menjelaskan Pemerintah Indonesia akan mempelajari terlebih dahulu apabila sudah ada surat resmi dari Pemerintah Belanda. Kemudian, pemerintah merespons hal terseut. "Jadi kalau tidak jelas, belum resmi, sampaikan saja kepada pemerintah, nanti pemerintah akan merespons seperti apa," jelasnya.   Perdana Menteri Belanda Mark Rutte meminta maaf atas keterlibatan negaranya dalam perdagangan budak di masa lalu. Menurutnya, perbudakan harus diakui dalam "istilah yang paling jelas" sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam pidatonya di arsip nasional di Den Haag pada Senin 19 Desember 2022, Perdana Menteri Belanda itu mengakui bahwa masa lalu “Tidak bisa dihapus, hanya dihadapkan ke atas”. Namun selama berabad-abad, katanya, negara Belanda telah “memungkinkan, mendorong dan mengambil keuntungan dari perbudakan," kata dia. "Orang-orang dikomodifikasi, dieksploitasi, dan diperdagangkan atas nama negara Belanda," kata Rutte, seperti dikutip Guardian.