Pastikan Pemilu Sesuai Jadwal, KPU Dituntut Mengedepankan Transparansi

Jakarta: Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idham Holik memastikan Pemilu 2024 sesuai jadwal. Idham menegaskan isu penundaan pemilu sama sekali tak benar. “Demokrasi kita demokrasi konstitusional, UUD menjadi arah dalam demokrasi. Jadi, penundaan pemilu itu hanya isu liar,” ujar Idham dalam keterangan yang dikutip pada Senin, 20 Februari 2023. Hal tersebut disampaikan Idham dalam diskusi publik KedaiKOPI bertajuk OTW 2024. Dia menegaskan KPU telah melakukan tahapan menuju Pemilu 2024 dengan lancar, sehingga pesta demokrasi tak mungkin ditunda. “Karena perintah UU, pemilu kita tinggal setahun kurang menuju hari H. Artinya sudah di depan. Tahapan ini on the track,” katanya. Ketua BEM Univeristas Indonesia, Melki Sedek, merespons hal tersebut. Meski dipastikan penyelenggara, isu penundaan pemilu masih kental dirasakan masyarakat. Menurut dia, kentalnya isu tersebut tak terlepas dari elite partai yang gencar mengembuskan hal itu. Mahasiswa, kata dia, berharap KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dapat meyakinkan masyarakat. “Wacana penundaan pemilu itu nyata dirasakan masyarakat. Kami mahasiswa pun merasakan kegelisahan itu. Kami berharap, KPU dan Bawaslu bisa memberikan keyakinan kepada kami dengan cara menjaga transparansi,” kata dia. Melki mengatakan KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara mesti menjaga independensi. Sehingga, perlu penjelasan yang masuk akal terkait isu-isu terkini, termasuk penundaan pemilu. “Masyarakat harus tahu kenapa harus ditunda, itu dijelaskan kepada publik. Karena masyarakat ingin pemimpin baru dengan langkah dan proses yang benar. Itu yang menjadi konsen dari kami sebagai mahasiswa,” ujarnya. Sementara itu, Ketua BEM UPN Veteran Jakarta, Rifqi Adyatma, menyebut narasi penundaan pemilu datang dari pihak tertentu. Rifqi menilai hal tersebut dapat mencederai demokrasi jika dibiarkan berlarut. “Kecurigaan kami adalah ini nanti akan disiasati oleh perangkat pemilu. Maka dari itu, kami mengajak mahasiswa untuk mengawal kinerja KPU dan Bawaslu,” kata Rifqi. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Rahmat Bagja, menyebut penundaan pemilu tak mungkin terjadi. Hal itu hanya dapat dilakukan jika terjadi sesuatu yang serius, seperti perang dan bencana alam. “Saat pilkada saja terus berlangsung padahal negara sedang pandemi,” ujar dia. Bagja sepakat dengan mahasiswa terkait isu penundaan pemilu. Dia meminta KPU berada di garda terdepan memerangi isu liar yang mengikis muruah demokrasi itu. “KPU dan Bawaslu harus diawasi, dikritik dan kami tidak masalah. Pemilu ditunda itu hanya hembusan isu dari pihak-pihak tertentu,” kata dia. Direktur Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo, berharap diskusi ini dapat memberikan kesadaran kepada publik. Dia juga berharap partisipasi publik menjaga penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. “Kita percaya, kinerja KPU dan Bawaslu harus terus dikawal demi menjaga marwah demokrasi. Dan pemilu harus membuat rakyat gembira,” kata Kunto.