Jakarta: Rencana revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dinilai perlu dikawal. Pasalnya, usulan itu berpotensi membuat pengaruh TNI semakin kuat.
"Ini melegitimasi penyelewengan yang eksis saat ini dan ini alarm tanda bahaya," kata Sekretaris Jenderal Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Gina Sabrina dalam diskusi virtual, Minggu, 21 Mei 2023.
Gina mengatakan penyelewengan eksis saat ini berupa penempatan militer aktif di jabatan sipil. Misalnya staf khusus di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
"Hingga berjaga dalam PSN (proyek strategis nasional) seperti percepatan pembangunan infrastruktur, cetak sawah, dan lain-lain," papar dia.
Gina menyebut revisi UU TNI berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan hingga pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Kemudian menganulir kontrol sipil yang demokratis.
"Selain itu usulan pelaksanaan OMSP (operasi militer selain perang) yang tidak dilakukan terhadap keputusan politik negara, tapi diatur dengan PP (peraturan pemerintah," ucap dia.
Gina khawatir prosedur itu membuat TNI bisa dikerahkan tanpa kontrol. Sehingga, evaluasi terhadap OMSP yang dilakukan tanpa keputusan politik negara sangat krusial.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Jakarta: Rencana revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dinilai perlu dikawal. Pasalnya, usulan itu berpotensi membuat pengaruh
TNI semakin kuat.
"Ini melegitimasi penyelewengan yang eksis saat ini dan ini alarm tanda bahaya," kata Sekretaris Jenderal Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Gina Sabrina dalam diskusi virtual, Minggu, 21 Mei 2023.
Gina mengatakan penyelewengan eksis saat ini berupa penempatan militer aktif di jabatan sipil. Misalnya staf khusus di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
"Hingga berjaga dalam PSN (proyek strategis nasional) seperti percepatan pembangunan infrastruktur, cetak sawah, dan lain-lain," papar dia.
Gina menyebut revisi UU TNI berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan hingga
pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Kemudian menganulir kontrol sipil yang demokratis.
"Selain itu usulan pelaksanaan OMSP (operasi militer selain perang) yang tidak dilakukan terhadap keputusan politik negara, tapi diatur dengan PP (peraturan pemerintah," ucap dia.
Gina khawatir prosedur itu membuat TNI bisa dikerahkan tanpa kontrol. Sehingga, evaluasi terhadap OMSP yang dilakukan tanpa keputusan politik negara sangat krusial.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
