Jakarta: Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mengaku hanya meneruskan rekomendasi pergantian Ketua DPR. Rekomendasi Setya Novanto ialah menunjuk Aziz Syamsuddin sebagai penggantinya.
Idrus menampik dirinya berlaku sewenang-wenang mengganti posisi strategis kader partai di gedung parlemen. Ia menyebut hanya berpegangan kepada aturan Partai Golkar.
Novanto, kata Idrus, memiliki hak serta kebijakan untuk menyatakan mundur dan mengusulkan nama pengganti.
"Saya sebagai Sekjen dan Plt memproses itu (rekomendasi Novanto), tentu saya kembali ke tata kerja yang ada," kata Idrus di Hotel Peninsula Slipi, Jakarta Barat, Selasa 12 Desember 2017.
Baca juga: Idrus Sebut Ketum Golkar Berwenang Atur Jabatan Strategis
Menurut Idrus, rekomendasi pergantian Ketua DPR itu sedianya dibahas bersama Ketua Dewan Pembina (Wanbin) Partai Golkar Aburizal Bakrie. Artinya pengajuan Aziz kepada pimpinan DPR untuk dibahas di badan musyawarah sah dilakukan.
"Diajak bicara pada waktu itu pada hari Jumat adalah Ketua Wanbin kemudian beri rekomendasi. Jadi saya kira proses ini sudah dibicarakan," ungkap dia.
Baca juga: Mahyudin Pastikan Dukung Azis Jadi Ketum Golkar
Idrus menyayangkan, rekomendasi itu ditolak oleh sebagaian besar Fraksi Golkar di DPR. Bahkan, rekomendasi Novanto menunjuk Aziz tak sampai dibahas hingga rapat Paripurna DPR.
"Nah ini jadi ramai karena ada proyeksi kemungkinan Munaslub sehingga konfigurasi politik Golkar sekarang sangat dinamis," tuturnya.
Idrus menambahkan, dirinya tetap ikut serta dalam dinamika internal partai. Ia mengaku akan sepakat bila keputusan yang diambil sesuai dengan peraturan yang ada.
"Yang penting tujuan dan niat kita satu yaitu bagaimana Golkar bisa menyelesaikan masalah internalnya secara baik, bermartabat dan produktif," tandas dia.
Jakarta: Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mengaku hanya meneruskan rekomendasi pergantian Ketua DPR. Rekomendasi Setya Novanto ialah menunjuk Aziz Syamsuddin sebagai penggantinya.
Idrus menampik dirinya berlaku sewenang-wenang mengganti posisi strategis kader partai di gedung parlemen. Ia menyebut hanya berpegangan kepada aturan Partai Golkar.
Novanto, kata Idrus, memiliki hak serta kebijakan untuk menyatakan mundur dan mengusulkan nama pengganti.
"Saya sebagai Sekjen dan Plt memproses itu (rekomendasi Novanto), tentu saya kembali ke tata kerja yang ada," kata Idrus di Hotel Peninsula Slipi, Jakarta Barat, Selasa 12 Desember 2017.
Baca juga: Idrus Sebut Ketum Golkar Berwenang Atur Jabatan Strategis
Menurut Idrus, rekomendasi pergantian Ketua DPR itu sedianya dibahas bersama Ketua Dewan Pembina (Wanbin) Partai Golkar Aburizal Bakrie. Artinya pengajuan Aziz kepada pimpinan DPR untuk dibahas di badan musyawarah sah dilakukan.
"Diajak bicara pada waktu itu pada hari Jumat adalah Ketua Wanbin kemudian beri rekomendasi. Jadi saya kira proses ini sudah dibicarakan," ungkap dia.
Baca juga: Mahyudin Pastikan Dukung Azis Jadi Ketum Golkar
Idrus menyayangkan, rekomendasi itu ditolak oleh sebagaian besar Fraksi Golkar di DPR. Bahkan, rekomendasi Novanto menunjuk Aziz tak sampai dibahas hingga rapat Paripurna DPR.
"Nah ini jadi ramai karena ada proyeksi kemungkinan Munaslub sehingga konfigurasi politik Golkar sekarang sangat dinamis," tuturnya.
Idrus menambahkan, dirinya tetap ikut serta dalam dinamika internal partai. Ia mengaku akan sepakat bila keputusan yang diambil sesuai dengan peraturan yang ada.
"Yang penting tujuan dan niat kita satu yaitu bagaimana Golkar bisa menyelesaikan masalah internalnya secara baik, bermartabat dan produktif," tandas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(CIT)
