Jakarta: Pemerintah didorong memakai pendekatan ideologis mengakhiri konflik di Papua. Musyawarah sebagai implementasi Pancasila harus menjadi bagian penting dalam penyelesaian konflik di Bumi Cenderawasih itu.
"Harus menggunakan pendekatan ideologis, baik dari Papua dan pemerintah dan duduk bersama. Kalau kita biarkan akan jadi duri dalam daging dalam pemerintahan," kata Wasekjen Persatuan Aktivis dan Warga Nusantara (Pandawa Nusantara) Ronald Loblobly dalam diskusi daring bertajuk 'Tudingan Rasis dan Pelanggaran HAM di Papua', Jumat, 22 Oktober 2021.
Menurut dia, seluruh pihak harus bergandengan tangan mencari solusi untuk Papua. Sebab, permasalahan kesejahteraan dan konflik horizontal mesti dituntaskan.
Ronald mengatakan masalah-masalah di sana jadi celah bagi kepentingan asing. Misalnya, dengan menggunakan tudingan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua.
"Sekarang tugas kita, yakni bagaimana kita gaungkan Pancasila di seluruh Indonesia," ujar Ronald.
Baca: Kekerasan Bukan Solusi Redam Konflik KKB Papua
Dia menyebut isu HAM, rasisme, emansipasi, dan terorisme kerap dimanfaatkan pihak asing untuk merongrong kedaulatan Indonesia atas Papua. Pemerintah diminta mewaspadai itu.
"Kalau kita biarkan isu HAM ini bergulir akan bahaya, sementara mereka (yang menggoreng isu HAM dan rasisme di Papua) ngomong dari luar negeri dan difasilitasi negara lain," kata dia.
Selain itu, Ronald meminta pembangunan di Papua menjadi prioritas. Seperti pembangunan di wilayah Indonesia lain.
"Agar rakyat Papua mendapat hal yang sama dengan daerah lain. Papua harus punya fasilitas yang mumpuni seperti Jakarta," kata dia.
Dalam diskusi ini turut hadir Ketua Karang Taruna Papua Barat, Armando Rilon Idorway, Wakil Kepala BP Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos, dan peneliti senior LIPI, Hermawan Sulistyo.
Jakarta: Pemerintah didorong memakai pendekatan ideologis mengakhiri
konflik di Papua. Musyawarah sebagai implementasi Pancasila harus menjadi bagian penting dalam penyelesaian konflik di
Bumi Cenderawasih itu.
"Harus menggunakan pendekatan ideologis, baik dari Papua dan pemerintah dan duduk bersama. Kalau kita biarkan akan jadi duri dalam daging dalam pemerintahan," kata Wasekjen Persatuan Aktivis dan Warga Nusantara (Pandawa Nusantara) Ronald Loblobly dalam diskusi daring bertajuk 'Tudingan Rasis dan Pelanggaran HAM di Papua', Jumat, 22 Oktober 2021.
Menurut dia, seluruh pihak harus bergandengan tangan mencari solusi untuk Papua. Sebab, permasalahan kesejahteraan dan konflik horizontal mesti dituntaskan.
Ronald mengatakan masalah-masalah di sana jadi celah bagi kepentingan asing. Misalnya, dengan menggunakan tudingan pelanggaran
hak asasi manusia (HAM) di Papua.
"Sekarang tugas kita, yakni bagaimana kita gaungkan Pancasila di seluruh Indonesia," ujar Ronald.
Baca:
Kekerasan Bukan Solusi Redam Konflik KKB Papua
Dia menyebut isu HAM, rasisme, emansipasi, dan terorisme kerap dimanfaatkan pihak asing untuk merongrong kedaulatan Indonesia atas Papua. Pemerintah diminta mewaspadai itu.
"Kalau kita biarkan isu HAM ini bergulir akan bahaya, sementara mereka (yang menggoreng isu HAM dan rasisme di Papua) ngomong dari luar negeri dan difasilitasi negara lain," kata dia.
Selain itu, Ronald meminta pembangunan di Papua menjadi prioritas. Seperti pembangunan di wilayah Indonesia lain.
"Agar rakyat Papua mendapat hal yang sama dengan daerah lain. Papua harus punya fasilitas yang mumpuni seperti Jakarta," kata dia.
Dalam diskusi ini turut hadir Ketua Karang Taruna Papua Barat, Armando Rilon Idorway, Wakil Kepala BP Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos, dan peneliti senior LIPI, Hermawan Sulistyo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JMS)
