Pemerintah Butuh Peran Ulama untuk Capai Herd Immunity

Jakarta: Tokoh agama, masyarakat, dan alim ulama dinilai berperan penting dalam memompa semangat kebersamaan masyarakat, khususnya umat Islam untuk aktif membangun perekonomian Indonesia di tengah pandemi covid-19. Peran itu dapat dilakukan dengan peningkatan literasi soal covid-19. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) bekerja sama untuk meningkatkan literasi pandemi. Pelibatan berbagai unsur masyarakat diharapkan meningkatkan literasi pandemi di masyarakat luas. Direktur Jenderal (Dirjen) Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Usman Kansong menjelaskan perlu ada rasa kebersamaan dari setiap kalangan agar pemulihan ekonomi di tengah pandemi dapat dilaksanakan secara agresif. Salah satu upaya pemulihan ekonomi dengan pelaksanaan vaksin agar herd immunity segera tercapai dan perlahan ekonomi bangsa bisa meningkat. Menurut dia, Fatwa MUI berperan penting dalam menyukseskan program vaksinasi. Mengingat pandemi kemungkinan masih akan berlangsung lama. "Kita meski bersiap melakoni kehidupan tatanan hidup baru. Pemerintah memerlukan peran tokoh-tokoh agama, alim ulama, tokoh masyarakat, untuk mengajak masyarakat tetap memakai masker dan segera divaksinasi,” ujar Usman dalam kegiatan 'Literasi Pandemi dan Pemulihan Ekonomi di Kalangan Milenial Muslim', Jakarta, dikutip Minggu, 5 September 2021. Usman menjelaskan upaya lainnya yang untuk memacu pertumbuhan ekonomi adalah memanfaatkan teknologi atau ekonomi digital. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuat kebiasaan masyarakat  berubah mengikuti perkembangan zaman. Tingkat transaksi digital sangat tinggi di masa pandemi, mencapai 400 persen per bulan. Dia mengajak seluruh masyarakat memanfaatkan momentum ini untuk memulihkan kesejahteraan masyarakat. Ketua Umum MUI Miftachul Akhyar mengatakan pandemi melahirkan budaya baru dalam tata kelola kehidupan. Dia menegaskan MUI mendukung setiap langkah pemerintah dalam situasi darurat penanganan pandemi covid-19. “Sebagai bagian dari entitas bangsa Indonesia, MUI turut mendukung pemerintah dalam merespons situasi penanganan pandemi. Bentuk dukungan nyata, MUI meluncurkan Gerakan Nasional Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional,” ujar Miftachul. Miftachul menyampaikan ada 12 fatwa yang dikeluarkan MUI dalam penanganan covid-19. Antara lain tentang jenis vaksin yang akan disuntikkan kepada umat, hingga tata aturan peribadatan, seperti ibadah salat Id, salat jenazah covid-19, dan lainnya. Kemudian, MUI mengeluarkan fatwa bermuamalah di media sosial untuk meningkatkan literasi pandemi. Fatwa lainnya terkait pemulihan ekonomi juga dikeluarkan MUI melalui  Dewan Syariah Nasional. Baca: Vaksin Produksi Dalam Negeri Dinilai Bentuk Kemandirian Bangsa Pascapandemi Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Infokom MUI, Ismail Fahmi, mengkhawatirkan penyebaran hoaks terkait covid-19 yang masih terus mewabah di media sosial, khususnya Whatsapp Group (WAG). Menurut dia, banyak orang tua yang tidak memiliki kemampuan memverifikasi berita hoaks di WAG. Pendiri Drone Emprit itu menyarankan agar generasi muda membantu para orang tua untuk tabayun dan memberikan informasi yang verified. “Berikan mereka (orang tua) informasi yang benar, yang verified berdasarkan media mainstream karena terdapat banyak sekali konten propaganda, hoaks, hate speech di media sosial. Prinsipnya, saring sebelum sharing,” ujarnya. Dalam kesempatan yang sama, Ketua  STMIK Bandung atau Solmit Group, Abdurrahman Syahrawi mengingatkan umat Islam agar dapat memanfaatkan jejaring internet untuk berkiprah pada banyak bidang. Khususnya, bidang ekonomi untuk pembangunan umat. “Di era industri 4.0, kolaborasi antar penggunaan digital dengan aktivitas manusia sudah mempengahuri disiplin aktivitas keilmuan manusia. Umat Islam harus berbuat banyak untuk bergerak progresif di sektor ekonomi, meningkatkan produktivitas di era digital. Ini menjadi challenge umat islam,” ucap dia. Pihaknya telah membantu agar pesantren dan masjid mendorong pemberdayaan umat, seperti berbelanja di masjid atau pesantren sebagai sentra ekonomi. Masyarakat sekitar juga harus disadarkan berbelanja di sentra tersebut.