Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar --MI/M Taufan
Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar --MI/M Taufan

Muhaimin: Demokrasi Terpenting Berdasarkan Musyawarah-Mufakat

Antara • 25 September 2017 13:18
medcom.id, Jakarta: Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengungkapkan soal prinsip-prinsip demokrasi. Menurutnya hal terpenting yang selaras dengan kondisi demokrasi di Indonesia adalah berdasarkan musyawarah dan mufakat.
 
"Yang paling penting adalah demokrasi yang berdasarkan musyawarah mufakat," kata Muhaimin yang akrab dipanggil Cak Imin dalam rilis di Jakarta, Senin 25 September 2017.
 
Cak Imin menyampaikan hal tersebut dalam acara peluncuran dua bukunya yang juga bertepatan dengan perayaan hari ulang tahunnya pada 24 September. Acara peluncuran buku "Kontekstualisasi Demokrasi di Indonesia" dan "Intoleransi Diskriminasi dan Politik Multikulturalisme". Peluncuran buku diselenggarakan di Kantor DPP PKB, Jakarta, Minggu 24 September 2017.

Baca: Demokrasi Pancasila Belum Melahirkan Kesejahteraan
 
Ketum DPP PKB mengutarakan harapannya agar kedua buku tersebut bisa menjadi bahan diskusi tentang perkembangan proses demokrasi di Tanah Air. Demokrasi Indonesia ini memang butuh waktu dan tenaga. "Butuh semangat tanpa lelah," paparnya.
 
Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy mengatakan sistem demokrasi Indonesia berjalan tanpa kendali. Sehingga, menyebabkan masyarakat anti-terhadap partai politik.
 
"Sehingga kemudian membuat rakyat anti partai," kata Romahurmuziy saat membuka acara Mukerwil DPW PPP Sumatra Barat pada Sabtu 16 September 2017.
 
Dia menjelaskan lengsernya Presiden Soeharto menyebabkan terbuka bagi sistem demokrasi yang sesungguhnya, karena dalam demokrasi, multipartai merupakan keniscayaan.
 
Romy mengatakan sistem multipartai adalah sebuah sistem yang terdiri atas berbagai partai politik yang berlaga dalam pemilihan umum. Dan semuanya memiliki hak untuk memegang kendali atas tugas-tugas pemerintah, baik secara terpisah atau dalam koalisi.
 
"Karena itu kita harus lakukan konsolidasi secara natural, tidak dipaksa sebagaimana dulu dipaksa di era orde baru," ujarnya.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan