medcom.id, Jakarta: Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto menyebut Polri membutuhkan tambahan 5000 pistol. Senjata api itu untuk polisi lalu lintas dan pengadaannya tidak memerlukan rekomendasi maupun izin TNI.
Setyo mengatakan, lembaga non-militer bebas membeli senjata, tapi harus mendapat rekomendasi dan izin dari Polri. Lembaga non-militer yang dimaksud adalah Bada Narkotika Nasional (BNN), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Satpol PP, Pemasyarakatan, serta Kementerian Kehutanan.
Baca: Polri Akui Pesan 5.000 Senjata ke Pindad
"Enggak ada, enggak ada (rekomendasi melalui TNI)," kata Setyo di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin 23 September 2017.
Setyo mengatakan, pihaknya telah memesan 500 senjata ke PT Pindad (Persero). Senjata untuk BIN itu telah melalui izin dan rekomendasi Polri. Selain itu, Polri juga memesan 5.000 senjata jenis Mag4 ke Pindad.
"Pengadaan 500 untuk BIN saja. Untuk pelatihan," ujarnya.
Jenderal bintang dua itu menegaskan, Polri tidak perlu melakukan assessment ke Kementerian Pertahanan dengan izin Presiden. "Enggak ada, enggak sampai lah," kata Setyo.
Setyo menjelaskan, lembaga non-militer yang ingin memesan senjata cukup mengajukan ke Polri untuk pengadaan.
Baca: Polri Ajukan Tambahan Anggaran Rp975 Miliar untuk Densus Tipikor
"Nanti setelah disetujui, akan diberikan rekomendasi. Rekomendasi itu diajukan mau membeli di dalam negeri atau ke luar negeri. Semua harus ada SI, surat izin impor," ujarnya.
Surat rekomendasi itu berisi data negara yang dituju untuk pemesanan. "Nanti dibawa ke Pindad. Setelah diproses dan disetujui Pindad, nanti dibawa ke Mabes Polri untuk diidentifikasi nomornya. Kita bawa juga ke labfor balistik untuk diuji coba," katanya.
Usai diidentifikasi, Polri akan memproses dokumentasi untuk pemegang kartu senjata. "Baru setelah itu, kita serahkan ke yang bersangkutan," ujar Setyo.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/3NO0Vx0b" allowfullscreen></iframe>
medcom.id, Jakarta: Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto menyebut Polri membutuhkan tambahan 5000 pistol. Senjata api itu untuk polisi lalu lintas dan pengadaannya tidak memerlukan rekomendasi maupun izin TNI.
Setyo mengatakan, lembaga non-militer bebas membeli senjata, tapi harus mendapat rekomendasi dan izin dari Polri. Lembaga non-militer yang dimaksud adalah Bada Narkotika Nasional (BNN), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Satpol PP, Pemasyarakatan, serta Kementerian Kehutanan.
Baca:
Polri Akui Pesan 5.000 Senjata ke Pindad
"Enggak ada, enggak ada (rekomendasi melalui TNI)," kata Setyo di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin 23 September 2017.
Setyo mengatakan, pihaknya telah memesan 500 senjata ke PT Pindad (Persero). Senjata untuk BIN itu telah melalui izin dan rekomendasi Polri. Selain itu, Polri juga memesan 5.000 senjata jenis Mag4 ke Pindad.
"Pengadaan 500 untuk BIN saja. Untuk pelatihan," ujarnya.
Jenderal bintang dua itu menegaskan, Polri tidak perlu melakukan
assessment ke Kementerian Pertahanan dengan izin Presiden. "Enggak ada, enggak sampai lah," kata Setyo.
Setyo menjelaskan, lembaga non-militer yang ingin memesan senjata cukup mengajukan ke Polri untuk pengadaan.
Baca:
Polri Ajukan Tambahan Anggaran Rp975 Miliar untuk Densus Tipikor
"Nanti setelah disetujui, akan diberikan rekomendasi. Rekomendasi itu diajukan mau membeli di dalam negeri atau ke luar negeri. Semua harus ada SI, surat izin impor," ujarnya.
Surat rekomendasi itu berisi data negara yang dituju untuk pemesanan. "Nanti dibawa ke Pindad. Setelah diproses dan disetujui Pindad, nanti dibawa ke Mabes Polri untuk diidentifikasi nomornya. Kita bawa juga ke labfor balistik untuk diuji coba," katanya.
Usai diidentifikasi, Polri akan memproses dokumentasi untuk pemegang kartu senjata. "Baru setelah itu, kita serahkan ke yang bersangkutan," ujar Setyo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(FZN)
