Jakarta: Langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengorganisasi relawan demi kepentingan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dikritik. Langkah itu dinilai berdampak buruk terhadap negara.
"Ini kultur baru kalau diikuti kegilaan seperti ini, rusak negara ini," kata guru besar ekonomi politik, Didik Junaidi Rachbini, dalam program Crosscheck Metrotvnews.com bertajuk 'Di Balik Polemik Meteran Bom Bensin (Kenapa Presiden Sibuk Komentari Capres?)', Minggu, 18 Juni 2023.
Menurut Didik, mengorganisasi relawan bukan bagian dari demokrasi. Presiden sejatinya sudah punya berbagai sumber daya negara tetapi masih mengandalkan kekuatan relawannya.
"Karena itu saya kritik membangun relawan, Presiden sudah punya angkatan bersenjata kemudian pegawai negeri jutaan, kemudian masih membangun relawan," ujar Didik.
Presiden mestinya tidak lagi berpaku pada relawan. Bila hal itu masih dilakukan, Jokowi didorong membentuk partai guna menampung relawannya.
"Seorang presiden berdiri tinggi enggak usah didikte, diseret kesana-kemari oleh relawan, kalau mau bentuk partai saja lebih formal. Kegilaan ini tidak boleh diteruskan," ucap Didik.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id.
Jakarta: Langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengorganisasi relawan demi kepentingan
Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dikritik. Langkah itu dinilai berdampak buruk terhadap negara.
"Ini kultur baru kalau diikuti kegilaan seperti ini, rusak negara ini," kata guru besar ekonomi politik, Didik Junaidi Rachbini, dalam program
Crosscheck Metrotvnews.com bertajuk 'Di Balik Polemik Meteran Bom Bensin (Kenapa Presiden Sibuk Komentari Capres?)', Minggu, 18 Juni 2023.
Menurut Didik, mengorganisasi relawan bukan bagian dari
demokrasi. Presiden sejatinya sudah punya berbagai sumber daya negara tetapi masih mengandalkan kekuatan relawannya.
"Karena itu saya kritik membangun relawan, Presiden sudah punya angkatan bersenjata kemudian pegawai negeri jutaan, kemudian masih membangun relawan," ujar Didik.
Presiden mestinya tidak lagi berpaku pada relawan. Bila hal itu masih dilakukan, Jokowi didorong membentuk partai guna menampung relawannya.
"Seorang presiden berdiri tinggi enggak usah didikte, diseret kesana-kemari oleh relawan, kalau mau bentuk partai saja lebih formal. Kegilaan ini tidak boleh diteruskan," ucap Didik.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ABK)