"Kami tentu menyambut baik inisiatif tersebut karena sesuai dengan keinginan publik sejauh ini," kata Wakil Ketua Fraksi NasDem Willy Aditya kepada Medcom.id, Selasa, 8 Juni 2021.
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) itu menyebut pembahasan bisa dimulai sesegera mungkin. Ada celah yang bisa dimanfaatkan, yakni melalui evaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Anggota Komisi XI itu menyampaikan evaluasi prolegnas prioritas biasanya digelar pada pertengahan tahun. "Jadi, kalau pemerintah memajukan revisi terbatas UU ITE sangat terbuka sekali," ungkap dia.
(Baca: Pemerintah Putuskan Revisi 4 Pasal Karet di UU ITE)
Willy menyampaikan DPR bakal menunggu pengajuan resmi dari pemerintah. Biasanya, pembahasan evaluasi prolegnas prioritas bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
"Dan secara jadwal (evaluasi Prolegnas Prioritas 2021) akan diagendakan masa sidang berikut," ujar dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui draf implementasi revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Jokowi meminta Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD melanjutkan revisi UU ITE.
"Atas arahan Presiden yang kami sudah selesai melaksanakannya, melakukan kajian, dan membantuk draf pedoman implementasi. Tadi baru laporan pada presiden dan sudah disetujui untuk dilanjutkan," kata Mahfud secara virtual, Selasa, 8 Juni 2021.