medcom.id, Jakarta: Salah satu agenda Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Kedua PPP 19-22 Juli ini di Bali ialah menentukan calon presiden pada 2019. Untuk itu, mukernas akan mendengarkan pendapat 34 Dewan Pimpinan Wilayah PPP.
Sekretaris Panitia Pengarah Mukernas Achmad Baidowi mengatakan sejauh ini DPW sudah menyerap aspirasi konstituen dan masyarakat di bawah terkait dengan siapa saja yang berpotensi menjadi capres. Mukernas II juga membahas persiapan Pilkada 2018 di beberapa daerah termasuk konsolidasi menyongsong Pemilu 2019. Konsolidasi pilkada ini sekaligus pemanasan mesin politik PPP dengan target terakhir di Pemilu 2019.
Baidowi mengatakan para pembicara yang akan hadir ialah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawangsa, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Kepala BNN Budi Waseso, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Suhardi Alius.
"Mukernas juga mengundang Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nashir," kata Baidowi, kemarin.
Ketua Panitia Pelaksana Mukernas Iskandar D. Syaikhu menambahkan mukernas tersebut tidak akan membahas soal konflik internal antara kubu Djan Faridz dan kubu Romahurmuziy. Meski begitu, Ketua Umum PPP Romahurmuziy meminta kubu Djan Faridz segera angkat kaki dari Kantor DPP PPP karena bukan haknya lagi. Kalaupun mereka tetap berkukuh, Romahurmuziy meminta bukti dasar hukum yang kuat Djan bisa tinggal di sana.
"Yang perlu dipertanyakan itu keberadaan Djan Faridz di kantor DPP itu ngapain. Mereka itu semua sudah tidak memiliki legalitas. Untuk itulah harusnya mereka angkat kaki," kata Romahurmuziy.
Baca: Djan dan Romi Dianggap Gagal Jadi Imam PPP
Dia mengatakan dulu mereka (Djan Faridz) menempati kantor DPP karena berpegang pada putusan kasasi Mahkamah Agung dan sekarang sudah dibatalkan. Putusan peninjauan kembali pun telah mengakhiri dualisme kepengurusan PPP.
Kendati perseteruan antara Djan dan Romahurmuziy masih panas, mukernas nanti hanya akan membahas isu-isu politik, ekonomi, hukum, kesejahteraan rakyat, seperti full day school, terorisme, dan pemberantasan narkoba.
Mukernas juga bersamaan dengan bimbingan teknis (bimtek) anggota DPRD se-Indonesia yang juga menghadirkan sejumlah menteri Kabinet Kerja sebagai pemateri.
"Mukernas kedua PPP ini menjadi istimewa karena akan diisi dengan bimbingan teknis nasional kepada anggota-anggota DPRD kabupaten, kota, dan provinsi seluruh Indonesia. Ada sekitar 1.500 anggota DPRD dari PPP seluruh Indonesia," ujarnya.
medcom.id, Jakarta: Salah satu agenda Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Kedua PPP 19-22 Juli ini di Bali ialah menentukan calon presiden pada 2019. Untuk itu, mukernas akan mendengarkan pendapat 34 Dewan Pimpinan Wilayah PPP.
Sekretaris Panitia Pengarah Mukernas Achmad Baidowi mengatakan sejauh ini DPW sudah menyerap aspirasi konstituen dan masyarakat di bawah terkait dengan siapa saja yang berpotensi menjadi capres. Mukernas II juga membahas persiapan Pilkada 2018 di beberapa daerah termasuk konsolidasi menyongsong Pemilu 2019. Konsolidasi pilkada ini sekaligus pemanasan mesin politik PPP dengan target terakhir di Pemilu 2019.
Baidowi mengatakan para pembicara yang akan hadir ialah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawangsa, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Kepala BNN Budi Waseso, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Suhardi Alius.
"Mukernas juga mengundang Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nashir," kata Baidowi, kemarin.
Ketua Panitia Pelaksana Mukernas Iskandar D. Syaikhu menambahkan mukernas tersebut tidak akan membahas soal konflik internal antara kubu Djan Faridz dan kubu Romahurmuziy. Meski begitu, Ketua Umum PPP Romahurmuziy meminta kubu Djan Faridz segera angkat kaki dari Kantor DPP PPP karena bukan haknya lagi. Kalaupun mereka tetap berkukuh, Romahurmuziy meminta bukti dasar hukum yang kuat Djan bisa tinggal di sana.
"Yang perlu dipertanyakan itu keberadaan Djan Faridz di kantor DPP itu ngapain. Mereka itu semua sudah tidak memiliki legalitas. Untuk itulah harusnya mereka angkat kaki," kata Romahurmuziy.
Baca: Djan dan Romi Dianggap Gagal Jadi Imam PPP
Dia mengatakan dulu mereka (Djan Faridz) menempati kantor DPP karena berpegang pada putusan kasasi Mahkamah Agung dan sekarang sudah dibatalkan. Putusan peninjauan kembali pun telah mengakhiri dualisme kepengurusan PPP.
Kendati perseteruan antara Djan dan Romahurmuziy masih panas, mukernas nanti hanya akan membahas isu-isu politik, ekonomi, hukum, kesejahteraan rakyat, seperti full day school, terorisme, dan pemberantasan narkoba.
Mukernas juga bersamaan dengan bimbingan teknis (bimtek) anggota DPRD se-Indonesia yang juga menghadirkan sejumlah menteri Kabinet Kerja sebagai pemateri.
"Mukernas kedua PPP ini menjadi istimewa karena akan diisi dengan bimbingan teknis nasional kepada anggota-anggota DPRD kabupaten, kota, dan provinsi seluruh Indonesia. Ada sekitar 1.500 anggota DPRD dari PPP seluruh Indonesia," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UWA)
