medcom.id, Jakarta: Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) diusulkan menjadi kementerian. Usulan ini terlontar dari mulut Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dalam kapasitasnya sebagai ketua Tim Pengawas Pembangunan Daerah Perbatasan.
"Kalau saya atau kami di tim pengawas intens mengusulkan BNPP ini menjadi satu kementerian," kata Fahri dalam sambutannya di pembukaan Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan RI di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu 12 Juli 2017.
Fahri menilai ruang lingkup kerja BNPP saat ini sangat luas. Fahri menginginkan ada semacam penyempurnaan kelembagaan BNPP, terutama dalam hal koordinasi. "Karena (BNNP) harus berkoordinasi dengan 18 kementerian dan 13 provinsi serta ratusan daerah yang langsung perbatasan dengan daerah lain," ujar dia.
Baca: Jangan Hanya Gerbang, Ekonomi Perbatasan Juga Mesti Bagus
Fahri mengaku sudah mengunjungi daerah perbatasan dan melakukan rapat dengan pihak terkait. Fahri berharap permasalahan fungsional dan struktural di BNNP dapat dituntaskan. "Sekali lagi ini diusulkan karena intensitasnya yang luar biasa," ujar dia.
Wakil Presiden Jusuf Kalla tak setuju dengan usulan Fahri. Sebab, kata dia, usulan itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah kementerian, kata Kalla, telah maksimal. "Jangan lupa itu," kata Kalla di tempat yang sama.
medcom.id, Jakarta: Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) diusulkan menjadi kementerian. Usulan ini terlontar dari mulut Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dalam kapasitasnya sebagai ketua Tim Pengawas Pembangunan Daerah Perbatasan.
"Kalau saya atau kami di tim pengawas intens mengusulkan BNPP ini menjadi satu kementerian," kata Fahri dalam sambutannya di pembukaan Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan RI di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu 12 Juli 2017.
Fahri menilai ruang lingkup kerja BNPP saat ini sangat luas. Fahri menginginkan ada semacam penyempurnaan kelembagaan BNPP, terutama dalam hal koordinasi. "Karena (BNNP) harus berkoordinasi dengan 18 kementerian dan 13 provinsi serta ratusan daerah yang langsung perbatasan dengan daerah lain," ujar dia.
Baca: Jangan Hanya Gerbang, Ekonomi Perbatasan Juga Mesti Bagus
Fahri mengaku sudah mengunjungi daerah perbatasan dan melakukan rapat dengan pihak terkait. Fahri berharap permasalahan fungsional dan struktural di BNNP dapat dituntaskan. "Sekali lagi ini diusulkan karena intensitasnya yang luar biasa," ujar dia.
Wakil Presiden Jusuf Kalla tak setuju dengan usulan Fahri. Sebab, kata dia, usulan itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah kementerian, kata Kalla, telah maksimal. "Jangan lupa itu," kata Kalla di tempat yang sama.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UWA)
