Giliran Majelis Wilayah PPP Minta Suharso Mundur

Jakarta: Desakan Suharso Monoarfa mundur sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) semakin menguat. Setelah tiga majelis PPP meminta Suharso mundur, kini giliran Majelis Syariah wilayah PPP menyuarakan permintaan serupa. Permintaan itu tertuang dalam surat edaran bernomor 01/IN/PM-DPW/VIII/2022. Surat yang sudah diserahkan ke Ketua Pengurus Harian DPW PPP Sumatra Barat itu merespons pemberitaan Suharso terkait amplop kiai belakangan ini. Desakan mundur juga dikarenakan Suharso dinilai tidak bisa mengangkat suara partai. Elektabilitas PPP terus mengalami penurunan. "Bahwa survei terbaru yang dirilis Indonsia Survey Center (ISC) yang dirilis 20 Agustus 2022, elektabilitas PPP hanya 2,2 persen, padahal hasil survei indikator pada Agustus 2021 telah menduduki peringkat ke 7 dengan besaran 3,9 persen," tulus surat edaran itu yang dikutip pada Rabu, 31 Agustus 2022.   Penurunan elektabilitas partai sudah tidak bisa ditolerir. Hal tersebut diyakini terpengaruh oleh indikator resistensi umat terhadap PPP atas pemberitaan buruk Suharso Permintaan pemunduran Suharo juga dilakukan untuk menyelamatkan partai. Surat itu diketahui telah disetujui Ketua Majelis Syariah PPP Abdul Kadir Harahap dan Ketua Majelis Pertimbangan DPW PPP Sumatra Barat Zamhar Baheram. Sebanyak tiga Majelis PPP meminta Suharso mundur. Permintaan itu terkait pernyataan Suharso mengenai amplop untuk kiai. "Permintaan pengunduran ini kepada saudara Suharso Monoarfa ini semata untuk kebaikan kita bersama sebagai pengemban amanah dari pendiri PPP," tulis surat terbuka yang dikutip pada Senin, 29 Agustus 2022. Surat tertanggal 24 Agustus 2022 itu ditandatangani Ketua Majelis Syariah KH Mustofa Aqil Siroj, Ketua Majelis Kehormatan KH Zarkasih Nur, dan Ketua Majelis Pertimbangan Muhamad Mardiono. Putra almarhum KH Maimoen Zubair, KH Abdullah Ubab Maimoen Zubair, turut tanda tangan.