Jakarta: Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Pertaonan Daulay tak berharap banyak partainya mendapat jatah kursi menteri di kabinet. Ia sadar sebagai pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berpeluang besar kalah di Pilpres 2019.
"Kami paham posisi kami sebagai kubu yang kalah tidak berharap banyak juga harus dapat menteri itu malah bagi kami bisa jadi tidak tepat. Biarkan mengalir dulu," kata Saleh di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 24 Juni 2019.
Saleh mengaku sejauh ini belum ada tawaran posisi apa pun dari Presiden Joko Widodo. Komunikasi antara Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Presiden di Istana Negara hanya sebatas komunikasi kebangsaan soal dinamika politik yang berkembang akhir-akhir ini.
"Kita tunggu dulu karena belum ditawarin sampai saat ini belum ada tawaran dan kita tidak minta untuk ditawarkan," tegas Saleh.
(Baca juga: Koalisi Kalah Diminta Tak Berharap 'Power Sharing')
Saleh menambahkan sebagian besar kader ingin PAN berada di luar pemerintahan. PAN tetap menjadi pihak oposisi yang konstruktif. Sikap resmi PAN selanjutnya dibahas dalam rapat evaluasi sebelum diputuskan di Rapat Kerja Nasional (Rakernas).
"Jadi sampai sekarang karena ini belum pernah juga, jadi belum dijelaskan kepada mereka posisi politiknya sekarang. Kan ada posisi politik terbaru yang sebenarnya mungkin kawan-kawan DPW dan DPD Indonesia belum tahu," jelas Saleh.
Dia menambahkan Rakernas bakal diselenggarakan usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK). PAN bakal menimbang-nimbang bakal menjadi oposisi atau bergabung di dalam pemerintahan.
"Rakernas Insyaallah setelah ini. Mungkin setelah pengumuman (MK) ini kita akan melakukan Rakernas sekaligus evaluasi saya nggak tahu tanggalnya belum ditetapkan," pungkas dia.
Jakarta: Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Pertaonan Daulay tak berharap banyak partainya mendapat jatah kursi menteri di kabinet. Ia sadar sebagai pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berpeluang besar kalah di Pilpres 2019.
"Kami paham posisi kami sebagai kubu yang kalah tidak berharap banyak juga harus dapat menteri itu malah bagi kami bisa jadi tidak tepat. Biarkan mengalir dulu," kata Saleh di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 24 Juni 2019.
Saleh mengaku sejauh ini belum ada tawaran posisi apa pun dari Presiden Joko Widodo. Komunikasi antara Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Presiden di Istana Negara hanya sebatas komunikasi kebangsaan soal dinamika politik yang berkembang akhir-akhir ini.
"Kita tunggu dulu karena belum ditawarin sampai saat ini belum ada tawaran dan kita tidak minta untuk ditawarkan," tegas Saleh.
(Baca juga:
Koalisi Kalah Diminta Tak Berharap 'Power Sharing')
Saleh menambahkan sebagian besar kader ingin PAN berada di luar pemerintahan. PAN tetap menjadi pihak oposisi yang konstruktif. Sikap resmi PAN selanjutnya dibahas dalam rapat evaluasi sebelum diputuskan di Rapat Kerja Nasional (Rakernas).
"Jadi sampai sekarang karena ini belum pernah juga, jadi belum dijelaskan kepada mereka posisi politiknya sekarang. Kan ada posisi politik terbaru yang sebenarnya mungkin kawan-kawan DPW dan DPD Indonesia belum tahu," jelas Saleh.
Dia menambahkan Rakernas bakal diselenggarakan usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK). PAN bakal menimbang-nimbang bakal menjadi oposisi atau bergabung di dalam pemerintahan.
"Rakernas Insyaallah setelah ini. Mungkin setelah pengumuman (MK) ini kita akan melakukan Rakernas sekaligus evaluasi saya nggak tahu tanggalnya belum ditetapkan," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
