Jakarta: Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KODE) Inisiatif Veri Junaidi menyarankan Presiden Joko Widodo jeli dalam memilih menteri untuk periode 2019-2024. Bila tidak, Jokowi bisa tersandera partai politik pendukung.
"Semestinya Presiden bisa baca apa kepentingan partai sehingga ingin pos tertentu," kata Veri dalam diskusi di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jalan Kalibata Timur, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis, 15 Agustus 2019.
Veri menyoroti beberapa partai yang ngotot ingin di pos tertentu. Veri mencontohkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang ingin mendapatkan kursi menteri di bidang ketenagakerjaan dan olahraga karena menjadi basis partai.
Menurut dia, periode terakhir ini menjadi pertaruhan Jokowi. Presiden seharusnya tak memiliki beban agar bisa bekerja maksimal untuk kepentingan publik. Jika memiliki agenda lain, menteri pun itu bisa menyandera Jokowi.
"Misalnya, Presiden mau penegakan hukum jalan, tapi menteri yang ditaruh adalah yang punya kepentingan, bisa jadi beda (hasilnya). (Berlaku) juga untuk menteri yang punya loyalitas berbeda," contoh dia.
Baca: Tiga Indikator Calon Menteri Jokowi
Sebelumnya, Jokowi memastikan kabinet mendatang tetap berjumlah 34 kementerian. Namun, ada beberapa kementerian baru, salah satunya Kementerian Investasi. Sejumlah kementerian juga akan dilebur menjadi satu.
"Itu artinya, BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) ditingkatkan statusnya dari badan menjadi kementerian," kata Jokowi ketika bertemu pimpinan media di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 14 Agustus 2019.
Jakarta: Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KODE) Inisiatif Veri Junaidi menyarankan Presiden Joko Widodo jeli dalam memilih menteri untuk periode 2019-2024. Bila tidak, Jokowi bisa tersandera partai politik pendukung.
"Semestinya Presiden bisa baca apa kepentingan partai sehingga ingin pos tertentu," kata Veri dalam diskusi di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jalan Kalibata Timur, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis, 15 Agustus 2019.
Veri menyoroti beberapa partai yang ngotot ingin di pos tertentu. Veri mencontohkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang ingin mendapatkan kursi menteri di bidang ketenagakerjaan dan olahraga karena menjadi basis partai.
Menurut dia, periode terakhir ini menjadi pertaruhan Jokowi. Presiden seharusnya tak memiliki beban agar bisa bekerja maksimal untuk kepentingan publik. Jika memiliki agenda lain, menteri pun itu bisa menyandera Jokowi.
"Misalnya, Presiden mau penegakan hukum jalan, tapi menteri yang ditaruh adalah yang punya kepentingan, bisa jadi beda (hasilnya). (Berlaku) juga untuk menteri yang punya loyalitas berbeda," contoh dia.
Baca: Tiga Indikator Calon Menteri Jokowi
Sebelumnya, Jokowi memastikan kabinet mendatang tetap berjumlah 34 kementerian. Namun, ada beberapa kementerian baru, salah satunya Kementerian Investasi. Sejumlah kementerian juga akan dilebur menjadi satu.
"Itu artinya, BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) ditingkatkan statusnya dari badan menjadi kementerian," kata Jokowi ketika bertemu pimpinan media di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 14 Agustus 2019.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
