Jakarta: Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan para kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2018 dan para ketua DPRD perihal tantangan serius yang sedang dihadapi bangsa Indonesia. Ia menggarisbawahi masalah terorisme dan radikalisme, narkoba, korupsi, serta kesenjangan sosial.
"Pertama, masalah radikalisme dan terorisme harus dicermati, bagaimana analisis jaringan terorisme. Nama, alamat, dan data terkait pelaku terorisme ada, tapi yang tidak ada ialah pikiran dari terorisme kapan melakukan aksinya dan gerakannya," kata Tjahjo saat membuka pelatihan kepala daerah dan ketua DPRD angkatan pertama hasil Pilkada Serentak 2018, di Kantor BPSDM Kemendagri, Jakarta, Selasa, 12 November 2018.
Lebih lanjut, Tjahjo mengingatkan, masalah jaminan kebebasan berserikat, berkumpul, dan berhimpun melalui partai politik, ormas, dan sebagainya.
"Sampai saat ini jumlah ormas ada 395.454. Ormas sebanyak ini bagaimana mendeteksinya? Ada yang mendaftar di Kemenkum dan HAM, Kemendagri, Kemenlu. Ada yang di tingkat provinsi, kabupaten/kota, bahkan kecamatan. Prinsipnya, silakan mau berormas dan berpartai, asalkan asasnya Pancasila, mencantumkan dalam AD/ART," terang Tjahjo.
(Baca juga: Tak Ada Efek Jera, Korupsi Kepala Daerah terus Berulang)
Ia menegaskan fungsi Forkopimda dan Kesbangpol agar lebih maksimal karena Forkopimda bukan hanya ada di tingkat provinsi, kabupaten/kota, melainkan juga sampai kecamatan.
"Camat harus paham di kecamatan ada koramil, babinsa, polsek, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat. Ini yang harus dilibatkan dalam proses kebijakan politik pembangunan dan dalam mengantisipasi gelagat ancaman," imbuh dia.
Tantangan lain, kata dia, ialah narkoba yang memiliki pangsa pasar sangat luas. Selain itu, para pemimpin di daerah harus memahami betul area rawan korupsi.
"Perencanaan anggaran harus hati-hati, bicara baik-baik jika ada aspirasi partai, jangan sampai ada kepala daerah merasa ditekan dalam perencanaan anggaran." tutur dia.
Tjahjo mengungkapkan terdapat 101 kepala daerah dan ratusan anggota DPRD yang tertangkap akibat kasus korupsi. Penyebabnya ialah perilaku yang bersumber dari setiap individu.
(Baca juga: Banyak Kepala Daerah Terkena OTT, KPK Ultimatum Kemendagri)
Jakarta: Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan para kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2018 dan para ketua DPRD perihal tantangan serius yang sedang dihadapi bangsa Indonesia. Ia menggarisbawahi masalah terorisme dan radikalisme, narkoba, korupsi, serta kesenjangan sosial.
"Pertama, masalah radikalisme dan terorisme harus dicermati, bagaimana analisis jaringan terorisme. Nama, alamat, dan data terkait pelaku terorisme ada, tapi yang tidak ada ialah pikiran dari terorisme kapan melakukan aksinya dan gerakannya," kata Tjahjo saat membuka pelatihan kepala daerah dan ketua DPRD angkatan pertama hasil Pilkada Serentak 2018, di Kantor BPSDM Kemendagri, Jakarta, Selasa, 12 November 2018.
Lebih lanjut, Tjahjo mengingatkan, masalah jaminan kebebasan berserikat, berkumpul, dan berhimpun melalui partai politik, ormas, dan sebagainya.
"Sampai saat ini jumlah ormas ada 395.454. Ormas sebanyak ini bagaimana mendeteksinya? Ada yang mendaftar di Kemenkum dan HAM, Kemendagri, Kemenlu. Ada yang di tingkat provinsi, kabupaten/kota, bahkan kecamatan. Prinsipnya, silakan mau berormas dan berpartai, asalkan asasnya Pancasila, mencantumkan dalam AD/ART," terang Tjahjo.
(Baca juga:
Tak Ada Efek Jera, Korupsi Kepala Daerah terus Berulang)
Ia menegaskan fungsi Forkopimda dan Kesbangpol agar lebih maksimal karena Forkopimda bukan hanya ada di tingkat provinsi, kabupaten/kota, melainkan juga sampai kecamatan.
"Camat harus paham di kecamatan ada koramil, babinsa, polsek, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat. Ini yang harus dilibatkan dalam proses kebijakan politik pembangunan dan dalam mengantisipasi gelagat ancaman," imbuh dia.
Tantangan lain, kata dia, ialah narkoba yang memiliki pangsa pasar sangat luas. Selain itu, para pemimpin di daerah harus memahami betul area rawan korupsi.
"Perencanaan anggaran harus hati-hati, bicara baik-baik jika ada aspirasi partai, jangan sampai ada kepala daerah merasa ditekan dalam perencanaan anggaran." tutur dia.
Tjahjo mengungkapkan terdapat 101 kepala daerah dan ratusan anggota DPRD yang tertangkap akibat kasus korupsi. Penyebabnya ialah perilaku yang bersumber dari setiap individu.
(Baca juga:
Banyak Kepala Daerah Terkena OTT, KPK Ultimatum Kemendagri)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(REN)
