Tak Ada Efek Jera, Korupsi Kepala Daerah terus Berulang
Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan (kanan) bersama Panitia Seleksi (Pansel) Tokoh Anti Korupsi Betti Alisjahbana (kiri). (Foto: MI/Susanto)
Jakarta: Sepekan terakhir, dua kepala daerah di Jawa Barat tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat menerima suap. Setelah Bupati Bekasi Neneng Hasanah, menyusul Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan menyebut salah satu faktor penyebab terus berulangnya korupsi kepala daerah adalah karena tidak ada efek jera. 

"Ini kan baru seminggu Bupati Bekasi ditangkap KPK mestinya jadikan pembelajaran. Bukan lebih berhati-hati korupsinya tentu saja, tetapi tidak melakukan korupsi," ujarnya dalam Metro Pagi Primetime, Jumat, 26 Oktober 2018.


Selain tidak adanya efek jera, kata Ade, ICW mencatat ada beberapa faktor lain yang menyebabkan kepala daerah rentan atau mudah melakukan korupsi. Termasuk saat proses pemilihan kepala daerah berlangsung.

Sejumlah kepala daerah yang tertangkap KPK umumnya melalui proses pemilu yang tidak berintegritas. Mahar politik, politik uang, pencarian sumber dana tidak halal, sumbangan melebihi batas, sampai dengan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk memuluskan pencalonan. 

"Tata kelola pemerintahan dengan kekuasan yang tersentral pada kepala daerah dan DPRD membuat tidak ada yang mampu mengawasi, terutama masyarakat. Juga soal keterbukaan akuntabilitas menyebabkan kepala daerah rentan melakukan korupsi," kata dia.

Ade mengatakan secara umum pola korupsi kepala daerah cenderung sama. Mulai dari proses penganggaran. Misalnya, anggaran dibagi bukan untuk kepentingan masyarakat melainkan demi keuntungan pribadi dan para oknum yang terlibat. 

Selain itu, proses tender yang diatur agar dimenangkan oleh kalangan mereka sendiri sudah direncanakan dalam proses penganggaran. Sederhananya, tambah Ade, korupsi terjadi di korporasi dan birokrasi.

"Korupsi birokrasi terjadi karena yang akan mengeksekusi keputusan-keputusan korup yang dibuat itu mereka. Misalnya dalam proses perencanaan anggaran, pemenangan tender, sampai dengan setoran kepada atasan," jelasnya.






(MEL)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id