Penundaan Proses Hukum Cakada Rugikan Demokrasi
Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini. Foto: MI/Rommy Pujianto
Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) tak sepakat proses hukum yang menyangkut calon kepada daerah (cakada) ditunda. Demokrasi diharapkan menghasilkan calon terbaik, bukan justru tersangkut masalah hukum di kemudian hari.

"Menunda atau mempercepat sama-sama tidak didukung. Karena proses hukum itu harusnya berjalan dengan alamiah," Kata Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini kepada MetroTV, Jakarta, 15 Maret 2018.

Menurutnya, jika alat bukti sudah cukup, proses hukum harus dieksekusi. Titi juga menyayangkan sikap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo yang terkesan menyicil informasi soal penetapan tersangka calon kepala daerah. 


"Begitu 90 persen sudah terpenuhi dan kalau alat bukti cukup ya proses saja." terang Titi.

Baca: NasDem Tolak Penundaan Proses Hukum Calon Kepala Daerah

Dia melanjutkan, masyarakat berharap calon kepala daerah yang terpilih adalah calon yang betul-betul terbaik. Sehingga, ketika calon tersebut terpilih bisa langsung bekerja, mengimplementasikan visi dan misi serta program kerjanya.

"Bukan kita disuguhi oleh kepala daerah yang dilantik di Hotel Prodeo dan malah menjadi berlarut-larut," ujar Titi.

Calon kepala daerah yang diumumkan menjadi tersangka bisa menjadi referensi bagi publik. Agar ke depannya masyarakat bisa belajar untuk memilih calon yang akan dipilih nantinya.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto sebelumnya meminta KPK menunda pengumuman calon kepala daerah dalam Pilkada 2018 yang berpotensi terjerat kasus korupsi. Alasannya, agar tahapan pilkada serentak serta pencalonan kandidat tidak terganggu dengan adanya proses hukum yang harus dipenuhi calon kepala daerah.
 
Baca: KPK Terbitkan Sprindik Cagub Maluku Utara

Tak hanya itu, Wiranto juga yakin penetapan calon kepala daerah sebagai tersangka berdampak ke ranah politik. Menurut Wiranto KPK seharusnya mengumumkan calon kepala daerah sebagai tersangka sebelum kandidat ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Pemilu (KPU).

Jauh sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo sempat menyebut kalau pihaknya bakal menetapkan sejumlah calon kepala daerah yang ikut dalam kontestasi politik sebagai tersangka. Tak hanya itu, Agus bahkan menegaskan jika penyelidikan kasus yang menyeret sejumlah kepala daerah itu 90 persen sudah hampir rampung.
 



(DMR)