medcom.id, Jakarta: Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto menyebut, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sudah berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Ormas. PAN tetap menolak aturan tersebut.
"Ketum PAN juga komunikasi dengan Pak Presiden dan menteri-menteri yang lain. Tapi pada akhirnya kami harus ambil sikap terang-benderang untuk menolak," ujar Yandri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 24 Oktober 2017.
Yandri mengungkapkan, komunikasi dilakukan agar PAN mendapat alasan kuat untuk menerima Perppu itu. Namun, tak membuahkan hasil.
(Baca juga: PAN Menolak Perppu Ormas)
PAN memiliki penilaian sendiri menolak Perppu disahkan jadi undang-undang. "Tentu harapan kami bersama-sama pemerintah menerima, tapi PAN bulat menolak Perppu Ormas ini," kata Yandri.
PAN sudah siap dengan konsekuensi pilihan ini. Yandri mengatakan, PAN sudah merelakan bilamana Presiden Jokowi melakukan pergantian kursi Menteri yang diisi PAN.
"Nah konsekuensi menolak itu tentu kami serahkan kepada pihak yang layak menilai PAN, apakah dibutuhkan atau tidak (dalam koalisi pemerintah)," ucap Yandri.
medcom.id, Jakarta: Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto menyebut, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sudah berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Ormas. PAN tetap menolak aturan tersebut.
"Ketum PAN juga komunikasi dengan Pak Presiden dan menteri-menteri yang lain. Tapi pada akhirnya kami harus ambil sikap terang-benderang untuk menolak," ujar Yandri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 24 Oktober 2017.
Yandri mengungkapkan, komunikasi dilakukan agar PAN mendapat alasan kuat untuk menerima Perppu itu. Namun, tak membuahkan hasil.
(Baca juga:
PAN Menolak Perppu Ormas)
PAN memiliki penilaian sendiri menolak Perppu disahkan jadi undang-undang. "Tentu harapan kami bersama-sama pemerintah menerima, tapi PAN bulat menolak Perppu Ormas ini," kata Yandri.
PAN sudah siap dengan konsekuensi pilihan ini. Yandri mengatakan, PAN sudah merelakan bilamana Presiden Jokowi melakukan pergantian kursi Menteri yang diisi PAN.
"Nah konsekuensi menolak itu tentu kami serahkan kepada pihak yang layak menilai PAN, apakah dibutuhkan atau tidak (dalam koalisi pemerintah)," ucap Yandri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
