Dewan Pers Mencurigai Ada Pasal Siluman di RKUHP

inten Suhartien 15 Februari 2018 18:21 WIB
ruu kuhprancangan kuhp
Dewan Pers Mencurigai Ada Pasal Siluman di RKUHP
Ilustrasi rapat Dewan Pers. Foto: MI/Arya Manggala
Jakarta: Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) versi 10 Januari 2018 membuat Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo terperanjat. Ada pasal yang sebelumnya tak ada, muncul di RKUHP versi terbaru itu.

"Perlu ditelusuri lagi seluruh pasalnya dari awal hingga terakhir," kata Stanley, sapaan Yosep, dalam sebuah diskusi di kantor Dewan Pers, Jakarta Pusat, Kamis, 15 Februari 2018.

Sikap skeptis ini muncul karena Stanley pernah diundang DPR untuk memberi masukan terkait RKUHP. Saat itu, ia diminta memberi masukan Pasal 771 hingga Pasal 773. Pasal-pasal itu membahas penerbitan gambar yang bisa dipidana dan berita bohong.


"Khusus membahas pasal-pasal itu, tidak yang lain," ujar dia.

Saat itu, ia memberikan masukan agar pasal-pasal itu ditambahkan dengan frasa 'bukan produk jurnalistik'. "Masukan itu disambut baik," ujarnya.

Namun, Stanley justru kaget melihat RKUHP baru. Ia menemukan pasal-pasal yang berpotensi mengkriminalisasi pers karena produk berita yang mereka buat.

"Bagaimana jika pers melakukan fungsinya, tetapi malah dipidana," ujarnya.

RKUHP itu--jika disetujui--kata dia, berlawanan dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. UU pers menyatakan pers nasional berfungsi memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui informasi, menghormati kebinekaan, melakukan pengawasan, serta memberi kritik dan koreksi.

Baca: RKUHP Ancam Bungkam Kerja Jurnalistik

Ketua Aliansi Jurnalistik Independen (AJI), Abdul Manan, mencurigai ada oknum yang ingin membatasi langkah-langkah pers. Ia mengatakan, DPR berupaya memproteksi diri dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pers. Dan, jika terealisasi, menurutnya, akan berbahaya.

"Pokok-pokok KUHP tidak boleh melarang kebebasan berekspresi. Terdapat pasal-pasal yang bisa disalahgunakan untuk bisa memenjarakan wartawan, bisa menjadi overcriminalisation," ujarnya.

Sejumlah aturan yang dianggap multitafsir terkait kerja jurnalistik antara lain:

Pasal 309 ayat (1):
'Setiap orang yang menyiarkan berita bohong atau pemberitahuan bohong yang mengakibatkan keonaran atau kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak kategori III'.

Pasal 309 ayat (2):
'Setiap orang yang meyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan atau menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang mengakibatkan keonaran atau kerusuhan dalam masyarakat, padahal diketahui atau patut diduga bahwa berita atau pemberitahuan tersebut adalah bohong, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak kategori II'.

Pasal 328:
'Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya proses peradilan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV'.

Pasal 329:
'Dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak kategori empat bagi setiap orang yang secara melawan hukum'.

Pasal 771:
'Setiap orang yang menerbitkan tulisan atau gambar yang menurut sifatnya dapat dipidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.'

Pasal 772:
'Setiap orang yang mencetak tulisan atau gambar yang menurut sifatnya dapat dipidana. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.'





(UWA)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id