RKUHP Ancam Bungkam Kerja Jurnalistik

Siti Yona Hukmana 13 Februari 2018 19:17 WIB
ruu kuhprancangan kuhp
RKUHP Ancam Bungkam Kerja Jurnalistik
Ketua AJI Indonesia Revolusi Riza. Foto: Medcom.id/Siti Yona Hukmana.
Jakarta: Revisi Kitab Undang-Undang Hukum dan Pidana (RKUHP) dianggap bisa mengancam kerja-kerja jurnalistik. Aturan hukum itu dinilai bisa membungkam  suara pers. 

Masalah ini mendapatkan sorotan serius dari Koalisi Kebebasan Berekspresi dan Kebebasan Pers (KKBK). Koalisi meliputi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, AJI Jakarta, Southeast Asia Freedom of Expression Network (SafeNet) Remotivi, dan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI).

Mereka mengatakan RKUHP mencantumkan pasal yang mengatur pemidanaan terhadap siapa pun yang mempublikasikan sesuatu yang menimbulkan akibat sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan. Pasal ini dianggap kontroversial.


"Itu sangat rentan menyasar bahkan mengkriminalisasi kerja-kerja jurnalistik yang berusaha menyiarkan proses persidangan," kata Wakil Ketua AJI Indonesia Revolusi Riza,di kantor LBH Pers, Jalan Kalibata Timur, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa, 13 Februari 2018.

Selain itu, Koalisi menilai delik mengenai penyebaran berita bohong juga berpotensi mengancam kerja pers dalam menyiarkan fenomena publik. Para jurnalis berpotensi terjerat hukum.

Baca: RKUHP Dinilai Membuka Ruang Kriminaliasi

"Upaya mengkriminalisasi kerja-kerja publikasi oleh pers sangat tidak sesuai dengan semangat kemerdekaan pers sebagaimana dijamin dan diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers," ungkap Riza.

Menurut dia, jika disahkan, rumusan itu akan berakibat terkekangnya kerja-kerja jurnalistik dalam menyiarkan suatu fenomena publik. Rumusan ini bersinggungan dengan kebebasan berekspresi dan kebebasan pers.

RKUHP pun dianggap mengabaikan peraturan lain. Aturan ini dianggap tidak didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK), UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. 





(OGI)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id