Jakarta: Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai wajar pemerintah masih galau memutuskan pelarangan mudik Lebaran 2020. Banyak aspek yang perlu dipertimbangkan.
“(Larangan mudik) pelik. Formulasinya kelihatan gampang misalnya ada pembatasan sosial berskala besar (PSBB), tapi implementasi di lapangan sulit,” kata Trubus kepada Medcom.id, Selasa, 7 April 2020.
Trubus mengatakan kegiatan mudik terdiri dari unsur budaya dan ekonomi. Dia menjelaskan unsur budaya, yakni lebaran merupakan tradisi bersilaturahmi, sedangkan unsur ekonomi, yakni bisa menggerakkan perekonomian daerah.
Dia menduga pemerintah khawatir muncul konflik sosial bila mudik dilarang. Pemerintah diyakini mengizinkan mudik dengan sejumlah syarat.
Namun, Trubus menilai larangan mudik bukan tidak mungkin. Apalagi, sudah ada dorongan dari lembaga keagamaan.
(Baca: Risiko Penularan Covid-19 Sangat Besar Saat Mudik)
"MUI (Majelis Ulama Indonesia) sudah mendukung (larangan mudik), Muhamaddiyah juga. Kenapa pemerintah tidak tegas saja?" kata Trubus.
Trubus mengatakan pemerintah perlu perhitungan cermat bila ingin melarang mudik. Itu untuk memastikan peraturan itu berjalan maksimal.
"Kalau formulasi tidak tegas dan mantap, penegakan hukumnya juga akan bingung," ucap dia.
Presiden Jokowi tidak melarang masyarakat mudik di tengah pandemi virus korona (covid-19). Namun, keputusan itu tengah dikaji ulang.
Sejumlah pihak mendesak pemerintah melarang mudik. Cara ini dinilai ampuh mencegah penyebaran virus korona di daerah.
Jakarta: Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai wajar pemerintah masih galau memutuskan pelarangan mudik Lebaran 2020. Banyak aspek yang perlu dipertimbangkan.
“(Larangan mudik) pelik. Formulasinya kelihatan gampang misalnya ada pembatasan sosial berskala besar (PSBB), tapi implementasi di lapangan sulit,” kata Trubus kepada
Medcom.id, Selasa, 7 April 2020.
Trubus mengatakan kegiatan mudik terdiri dari unsur budaya dan ekonomi. Dia menjelaskan unsur budaya, yakni lebaran merupakan tradisi bersilaturahmi, sedangkan unsur ekonomi, yakni bisa menggerakkan perekonomian daerah.
Dia menduga pemerintah khawatir muncul konflik sosial bila mudik dilarang. Pemerintah diyakini mengizinkan mudik dengan sejumlah syarat.
Namun, Trubus menilai larangan mudik bukan tidak mungkin. Apalagi, sudah ada dorongan dari lembaga keagamaan.
(Baca:
Risiko Penularan Covid-19 Sangat Besar Saat Mudik)
"MUI (Majelis Ulama Indonesia) sudah mendukung (larangan mudik), Muhamaddiyah juga. Kenapa pemerintah tidak tegas saja?" kata Trubus.
Trubus mengatakan pemerintah perlu perhitungan cermat bila ingin melarang mudik. Itu untuk memastikan peraturan itu berjalan maksimal.
"Kalau formulasi tidak tegas dan mantap, penegakan hukumnya juga akan bingung," ucap dia.
Presiden Jokowi tidak melarang masyarakat mudik di tengah pandemi virus korona (covid-19). Namun, keputusan itu tengah dikaji ulang.
Sejumlah pihak mendesak pemerintah melarang mudik. Cara ini dinilai ampuh mencegah penyebaran virus korona di daerah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
