Jakarta: Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebut setengah tenaga produktif Indonesia penyintas stunting. Data ini ia dapat dari laporan Bank Dunia.
"Menurut Bank Dunia angka stunting, angkatan kerja kita, yang waktu masa bayinya atau masih dalam kandungan terjangkit atau mengalami stunting itu jumlahnya mencapai 54 persen," kata Muhadjir di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 25 Januari 2021.
Kondisi ini yang membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaruh perhatian besar pada masalah stunting. Penyintas stunting, kata Muhadjir, tidak bisa bekerja optimal.
"Presiden menekankan supaya itu dijadikan dasar untuk membuat langkah-langkah konkret, detail, dan terukur sampai 2024 nanti," terang Muhadjir.
Baca: Angka Stunting Diperkirakan Naik Akibat Covid-19
Jokowi juga memerintahkan anggaran pemberantasan stunting yang tersebar di 20 kementerian dan lembaga difokuskan ke satu kementerian/lembaga. Kepala Negara ingin penanganan stunting lebih terukur dan mudah diatur.
"Presiden juga memberikan arahan supaya di antara kementerian lembaga itu ada satu yang bertanggung jawab sebagai ketua pelaksana. Sehingga nanti kalau Bapak Presiden meminta pertanggungjawaban, itu jelas ke siapa," kata Muhadjir.
Kabinet Indonesia Maju menggelar rapat terbatas untuk membahas stunting. Rapat tersebut memutushkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menjadi penanggung jawab penanganan stunting.
Jakarta: Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebut setengah tenaga produktif Indonesia penyintas
stunting. Data ini ia dapat dari laporan Bank Dunia.
"Menurut Bank Dunia angka
stunting, angkatan kerja kita, yang waktu masa bayinya atau masih dalam kandungan terjangkit atau mengalami
stunting itu jumlahnya mencapai 54 persen," kata Muhadjir di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 25 Januari 2021.
Kondisi ini yang membuat Presiden Joko Widodo (
Jokowi) menaruh perhatian besar pada masalah
stunting. Penyintas
stunting, kata Muhadjir, tidak bisa bekerja optimal.
"Presiden menekankan supaya itu dijadikan dasar untuk membuat langkah-langkah konkret, detail, dan terukur sampai 2024 nanti," terang Muhadjir.
Baca:
Angka Stunting Diperkirakan Naik Akibat Covid-19
Jokowi juga memerintahkan anggaran pemberantasan
stunting yang tersebar di 20 kementerian dan lembaga difokuskan ke satu kementerian/lembaga. Kepala Negara ingin penanganan
stunting lebih terukur dan mudah diatur.
"Presiden juga memberikan arahan supaya di antara kementerian lembaga itu ada satu yang bertanggung jawab sebagai ketua pelaksana. Sehingga nanti kalau Bapak Presiden meminta pertanggungjawaban, itu jelas ke siapa," kata Muhadjir.
Kabinet Indonesia Maju menggelar rapat terbatas untuk membahas stunting. Rapat tersebut memutushkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (
BKKBN) menjadi penanggung jawab penanganan
stunting.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SUR)