Jakarta: Epidemiolog Universitas Indonesia Tri Yunis Miko mengapresiasi langkah pembatasan maksimal yang ditetapkan dalam kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro darurat. Kebijakan ini diyakini dapat menurunkan laju warga yang terpapar covid-19 dan bisa sedikit mengurai kepadatan pasien di rumah sakit (RS).
"Menurut saya dia bisa mengatasi penuhnya pelayanan RS di Jawa dan Bali dengan segala pembatasan PPKM darurat. Ini cukup kuat dan efektif dalam menurunkan kasus. Tapi berapa lama," kata Miko dalam diskusi virtual, Jumat, 2 Juli 2021.
Menurut Miko, PPKM darurat tak akan cukup efektif untuk menahan laju pandemi yang terlanjur menyebar ke semua provinsi jika hanya dilakukan selama 2 minggu. Dia menilai PPKM darurat harus dilakukan selama tiga bulan seperti penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jakarta pada tahun lalu.
"Sekarang ini kasus covid yang membutuhkan pelayanan masih banyak. Di RW saya yang pakai oksigen di rumah saja ada 4 orang, belum lagi yang ringan, ada 10 orang kali. Itu baru RW saya di Depok, belum lagi di RW lain. Sebulan belum cukup," jelasnya.
Baca: PPKM Darurat, Petugas Penyekatan Diberi Kartu Sektor Esensial-Kritikal
Dalam masa PPKM darurat, Miko meminta setiap daerah memperkuat pelacakan kasus covid-19. Pemerintah juga diminta mengoptimalkan pendampingan warga yang harus menjalani isolasi mandiri di rumah karena keterbatasan tempat tidur perawatan di RS rujukan covid-19.
"Saat ini banyak warga yang tertutup begitu terkena covid-19. Tidak melapor ke RT, menutup-nutupi. Akhirnya pelacakan kasus tidak optimal, kasus meledak," ujarnya.
Jakarta: Epidemiolog Universitas Indonesia Tri Yunis Miko mengapresiasi langkah pembatasan maksimal yang ditetapkan dalam kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (
PPKM) mikro darurat. Kebijakan ini diyakini dapat menurunkan laju warga yang terpapar covid-19 dan bisa sedikit mengurai kepadatan pasien di rumah sakit (RS).
"Menurut saya dia bisa mengatasi penuhnya pelayanan RS di Jawa dan Bali dengan segala pembatasan PPKM darurat. Ini cukup kuat dan efektif dalam menurunkan kasus. Tapi berapa lama," kata Miko dalam diskusi virtual, Jumat, 2 Juli 2021.
Menurut Miko, PPKM darurat tak akan cukup efektif untuk menahan laju pandemi yang terlanjur menyebar ke semua provinsi jika hanya dilakukan selama 2 minggu. Dia menilai PPKM darurat harus dilakukan selama tiga bulan seperti penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jakarta pada tahun lalu.
"Sekarang ini kasus
covid yang membutuhkan pelayanan masih banyak. Di RW saya yang pakai oksigen di rumah saja ada 4 orang, belum lagi yang ringan, ada 10 orang kali. Itu baru RW saya di Depok, belum lagi di RW lain. Sebulan belum cukup," jelasnya.
Baca: PPKM Darurat, Petugas Penyekatan Diberi Kartu Sektor Esensial-Kritikal
Dalam masa PPKM darurat, Miko meminta setiap daerah memperkuat pelacakan kasus covid-19. Pemerintah juga diminta mengoptimalkan pendampingan warga yang harus menjalani isolasi mandiri di rumah karena keterbatasan tempat tidur perawatan di
RS rujukan covid-19.
"Saat ini banyak warga yang tertutup begitu terkena covid-19. Tidak melapor ke RT, menutup-nutupi. Akhirnya pelacakan kasus tidak optimal, kasus meledak," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
