Jakarta: Serangan ransomware dalam pusat data nasional sementara (PDNS) 2 dinilai bukan salah sistem operasional dalam perangkat yang digunakan pemerintah. Sumber daya manusia (SDM) di ranah tersebut dinilai paling bertanggung jawab.
“Yang menentukan lemah atau tidaknya adalah satu siapa supirnya, siapa adminnya,” kata Pakar IT Alfons Tanujaya dalam acara Crosscheck by Medcom.id dengan tema ‘Negara Kelenger Diserang Hacker’ pada Minggu, 30 Juni 2024.
Alfons menjelaskan SDM yang bagus bakal menghalau segala bentuk serangan siber meski sistem operasionalnya kurang mumpuni. Termasuk, kebijakan yang diambil pemerintah yang berpengaruh untuk keamanan data.
“Kedua, bagaimana kebijakan yang diterapkan pada mesin itu,” ucap Alfons.
Alfons juga menyoroti langkah pemerintah yang memilih menggunakan Windows Defender untuk mengamankan data seluruh masyarakat Indonesia. Sistem operasional itu dinilai tidak wajar digunakan negara.
“Memang wajar kalau publik menyindir Windows Defender itu karena itu sangat tidak umum,” ujar Alfons.
Pemerintah harusnya memberikan pengamanan berlapis. Sebab, masyarakat menjadi korban jika data pribadinya diretas oleh orang yang tidak bertanggung jawab.
“Jadi, kalau kita mau virtualisasi itu tuh ada pengamanan berlapis yang kalau mengandalkan Windows Defender memang patut menjadi pertanyaan tetapi harus dimasuki lebih jauh lagi detailnya gimana,” tutur Alfons.
Jakarta: Serangan
ransomware dalam pusat data nasional sementara (PDNS) 2 dinilai bukan salah sistem operasional dalam perangkat yang digunakan pemerintah. Sumber daya manusia (SDM) di ranah tersebut dinilai paling bertanggung jawab.
“Yang menentukan lemah atau tidaknya adalah satu siapa supirnya, siapa adminnya,” kata Pakar IT Alfons Tanujaya dalam acara
Crosscheck by Medcom.id dengan tema ‘Negara Kelenger Diserang Hacker’ pada Minggu, 30 Juni 2024.
Alfons menjelaskan SDM yang bagus bakal menghalau segala bentuk serangan siber meski sistem operasionalnya kurang mumpuni. Termasuk, kebijakan yang diambil pemerintah yang berpengaruh untuk keamanan data.
“Kedua, bagaimana kebijakan yang diterapkan pada mesin itu,” ucap Alfons.
Alfons juga menyoroti langkah pemerintah yang memilih menggunakan Windows Defender untuk mengamankan data seluruh masyarakat Indonesia. Sistem operasional itu dinilai tidak wajar digunakan negara.
“Memang wajar kalau publik menyindir Windows Defender itu karena itu sangat tidak umum,” ujar Alfons.
Pemerintah harusnya memberikan pengamanan berlapis. Sebab, masyarakat menjadi korban jika data pribadinya diretas oleh orang yang tidak bertanggung jawab.
“Jadi, kalau kita mau virtualisasi itu tuh ada pengamanan berlapis yang kalau mengandalkan Windows Defender memang patut menjadi pertanyaan tetapi harus dimasuki lebih jauh lagi detailnya gimana,” tutur Alfons.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
