medcom.id, Jakarta: Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla bertemu dengan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Mereka membahas sejumlah isu, salah satunya terkait informasi yang tak sepatutnya disampaikan kepada masyarakat.
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto enggan merinci isi pertemuan itu. Karena, tak semua pertemuan harus disampaikan kepada masyarakat.
"Intinya, pertemuan itu membahas supaya kondisi negeri ini tetap aman, damai, tenteram. Jangan sampai kita menyampaikan pendapat yang tidak menentramkan masyarakat," kata Wiranto di Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat 29 September 2017.
Baca: Gatot Seharusnya bisa Mengklarifikasi Pembelian 5.000 Senjata Ilegal
Ia mengatakan, hal ini sudah diberlakukan di kementeriannya. Setiap pernyataan yang dikeluarkan deputi di Kemenko Polhukam harus bernafaskan kesejukan dan menenteramkan masyarakat.
Hal ini juga yang membuat Wiranto tak menjawab beberapa pertanyaan yang dinilai meresahkan publik. Lagipula, tugas Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan adalah melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi kementerian dan lembaga di bawahnya.
"Tugas menko polhukam dari Presiden adalah melakukan koordinasi, harmonisasi, sinkronisasi dan pengendalian dari semua kementerian dan lembaga dibawah koordinasi polhukam. Ada 15 lembaga dan kementerian," jelas dia.
Wiranto juga enggan menanggapi polemik pembelian senjata yang disampaikan Panglima TNI beberapa waktu lalu. Penjelasan telah diberikan setelah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak.
"Saya tidak mengulangi lagi, kamu baca lagi pernyataan saya beberapa hari yang lalu mengenai pembelian senjata. Baca lagi, tidak saya tambah tidak saya kurangi, baca lagi, cerna," jelas Wiranto.
Pertemuan Panglima TNI dan Presiden terjadi di Istana Kepresidenan, Rabu 27 September 2017. Gatot menyampaikan sejumlah isu kepada Presiden Jokowi. Termasuk polemik dugaan pembelian 5000 senjata yang sempat heboh.
Baca: Baru Kali Ini BIN Pesan Senjata di Pindad
Polemik dugaan pembelian senjata ilegal muncul ketika rekaman pernyataan Gatot dalam silaturahmi purnawirawan dan perwira aktif TNI tersebar. Gatot menyebut ada institusi tertentu membeli 5.000 pucuk senjata. Parahnya, pembelian mencatut nama Presiden. Gatot mengklaim memiliki data akurat.
Menkopolhukam Wiranto menyatakan senjata tersebut pesanan Badan Intelijen Negara (BIN). Ia menegaskan, pembelian hanya 500 pucuk senjata laras pendek. Senjata itu pun tak berstandar TNI seperti yang diperbincangkan.
Pernyataan Wiranto diperkuat PT Pindad (Persero). BUMN ini membenarkan adanya pembelian senjata. Namun, jumlahnya bukan 5.000, melainkan 500 pucuk senjata laras pendek. Ada rencana pembelian 5.000 pucuk senjata dari Polri. Tapi itu baru rencana. Belum ada kontrak pembelian.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/eN4Jpm5k" allowfullscreen></iframe>
medcom.id, Jakarta: Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla bertemu dengan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Mereka membahas sejumlah isu, salah satunya terkait informasi yang tak sepatutnya disampaikan kepada masyarakat.
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto enggan merinci isi pertemuan itu. Karena, tak semua pertemuan harus disampaikan kepada masyarakat.
"Intinya, pertemuan itu membahas supaya kondisi negeri ini tetap aman, damai, tenteram. Jangan sampai kita menyampaikan pendapat yang tidak menentramkan masyarakat," kata Wiranto di Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat 29 September 2017.
Baca:
Gatot Seharusnya bisa Mengklarifikasi Pembelian 5.000 Senjata Ilegal
Ia mengatakan, hal ini sudah diberlakukan di kementeriannya. Setiap pernyataan yang dikeluarkan deputi di Kemenko Polhukam harus bernafaskan kesejukan dan menenteramkan masyarakat.
Hal ini juga yang membuat Wiranto tak menjawab beberapa pertanyaan yang dinilai meresahkan publik. Lagipula, tugas Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan adalah melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi kementerian dan lembaga di bawahnya.
"Tugas menko polhukam dari Presiden adalah melakukan koordinasi, harmonisasi, sinkronisasi dan pengendalian dari semua kementerian dan lembaga dibawah koordinasi polhukam. Ada 15 lembaga dan kementerian," jelas dia.
Wiranto juga enggan menanggapi polemik pembelian senjata yang disampaikan Panglima TNI beberapa waktu lalu. Penjelasan telah diberikan setelah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak.
"Saya tidak mengulangi lagi, kamu baca lagi pernyataan saya beberapa hari yang lalu mengenai pembelian senjata. Baca lagi, tidak saya tambah tidak saya kurangi, baca lagi, cerna," jelas Wiranto.
Pertemuan Panglima TNI dan Presiden terjadi di Istana Kepresidenan, Rabu 27 September 2017. Gatot menyampaikan sejumlah isu kepada Presiden Jokowi. Termasuk polemik dugaan pembelian 5000 senjata yang sempat heboh.
Baca:
Baru Kali Ini BIN Pesan Senjata di Pindad
Polemik dugaan pembelian senjata ilegal muncul ketika rekaman pernyataan Gatot dalam silaturahmi purnawirawan dan perwira aktif TNI tersebar. Gatot menyebut ada institusi tertentu membeli 5.000 pucuk senjata. Parahnya, pembelian mencatut nama Presiden. Gatot mengklaim memiliki data akurat.
Menkopolhukam Wiranto menyatakan senjata tersebut pesanan Badan Intelijen Negara (BIN). Ia menegaskan, pembelian hanya 500 pucuk senjata laras pendek. Senjata itu pun tak berstandar TNI seperti yang diperbincangkan.
Pernyataan Wiranto diperkuat PT Pindad (Persero). BUMN ini membenarkan adanya pembelian senjata. Namun, jumlahnya bukan 5.000, melainkan 500 pucuk senjata laras pendek. Ada rencana pembelian 5.000 pucuk senjata dari Polri. Tapi itu baru rencana. Belum ada kontrak pembelian.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
