Jakarta: PDI Perjuangan melontarkan wacana melebur Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Perindustrian. Peleburan disebut untuk menyamakan arah kedua kementerian.
"Jadi hulu dan hilir jangan dipisah. Harus disatukan agar perencanaannya konvergen, tidak beda-beda arahnya," kata Politikus PDIP Eva Kusuma Sundari kepada Medcom.id, Jum'at, 2 Agustus 2019.
Eva mengatakan langkah ini juga untuk membentuk keharmonisan perdagangan dan perindustrian di Indonesia. Dia berharap harmonisasi menciptakan inovasi.
"Memastikan inovasi itu bisa langsung dimasukkan dalam mekanisme perdagangannya. Ini tentu perdagangan yang kita inginkan untuk menjawab tantangan di masa yang akan datang," ungkapnya.
Baca juga: Jokowi Disarankan Lebur Sejumlah Kementerian
Lebih lanjut, kata Eva, rencana ini telah dibicarakan di kalangan internal partai. Ia menyebut gagasan ini mirip dengan yang terjadi saat era pemerintahan Soeharto.
Namun usulan ini belum disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Dia menyebut akan melakukan kajian lebih dalam lagi terhadap rencana tersebut.
"Usulan lengkapnya akan kita buat policy paper dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) nanti yang menyampaikan pada Pak Jokowi," tandasnya.
Jakarta: PDI Perjuangan melontarkan wacana melebur Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Perindustrian. Peleburan disebut untuk menyamakan arah kedua kementerian.
"Jadi hulu dan hilir jangan dipisah. Harus disatukan agar perencanaannya konvergen, tidak beda-beda arahnya," kata Politikus PDIP Eva Kusuma Sundari kepada
Medcom.id, Jum'at, 2 Agustus 2019.
Eva mengatakan langkah ini juga untuk membentuk keharmonisan perdagangan dan perindustrian di Indonesia. Dia berharap harmonisasi menciptakan inovasi.
"Memastikan inovasi itu bisa langsung dimasukkan dalam mekanisme perdagangannya. Ini tentu perdagangan yang kita inginkan untuk menjawab tantangan di masa yang akan datang," ungkapnya.
Baca juga:
Jokowi Disarankan Lebur Sejumlah Kementerian
Lebih lanjut, kata Eva, rencana ini telah dibicarakan di kalangan internal partai. Ia menyebut gagasan ini mirip dengan yang terjadi saat era pemerintahan Soeharto.
Namun usulan ini belum disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Dia menyebut akan melakukan kajian lebih dalam lagi terhadap rencana tersebut.
"Usulan lengkapnya akan kita buat
policy paper dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) nanti yang menyampaikan pada Pak Jokowi," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)